• Minggu, 26 September 2021

Ridwan Kamil Tetapkan Pergub Pedoman Risiko Covid-19

- Senin, 17 Agustus 2020 | 10:24 WIB
IMG_20200812_103002
IMG_20200812_103002



Bandung, KlikAnggaran com — Dalam rangka pencegahan dan pengendalian  Virua corona (Covid-19),  Gubernur Jabar Ridwan Kamil menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).




Pergub tersebut bertujuan agar masing-masing pemerintah daerah setempat membuat laporan zona risiko dan masa AKB berjalan optimal. Dalam Pergub tersebut, tertuang 14 indikator yang menentukan risiko kesehatan masyarakat di kabupaten/kota.




Ke-14 indikator terbagi dalam tiga aspek, yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.




Sejumlah hal dari tiga aspek itu meliputi jumlah kasus terkonfirmasi, kasus probable, meninggal dunia dari kasus terkonfirmasi, meninggal dunia dari kasus probable, terkonfirmasi sembuh, positivity rate, jumlah tempat tidur di ruang isolasi, sampai angka kematian per 100.000.




"Setiap indikator kesehatan masyarakat diberikan penilaian dan pembobotan. Seperti kita ketahui ada empat zona risiko, yakni risiko tinggi atau merah, risiko sedang atau oranye, risiko rendah atau kuning, dan tidak terdampak atau hijau," kata Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (16/8).




Daud memastikan penilaian zona risiko kabupaten/kota tetap dikeluarkan langsung oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 nasional secara berkala setiap minggu.




Sementara, pemerintah kabupaten/kota hanya menyajikan data sebaran jumlah kasus suspek, probable, dan terkonfirmasi Covid-19 per kecamatan yang divalidasi secara periodik setiap dua minggu.




"Dengan zona risiko ini, pemerintah kabupaten/kota harus menyesuaikan penerapan AKB. Pembatasan kegiatan dan mobilitas warga ditentukan oleh zona risiko ini," ujarnya.




Daud menyebut daerah berstatus zona merah misalnya, harus menutup fasilitas pendidikan. Aktivitas bisnis pun ditutup kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, perdagangan bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar.

Halaman:

Editor: Nisa Muslimah

Tags

Terkini

Kominfo Fasilitasi 1.160 Pengembangan Startup Digital

Sabtu, 25 September 2021 | 21:38 WIB

Feri Kurniawan Minta PT Petro Muba Segera Adakan RUPSLB

Senin, 13 September 2021 | 10:57 WIB
X