Jakarta,Klikanggaran.com - Muncul tagar #IndonesiaTerserah adalah sindiran publik kepada pemerintah. Dimana salah satu sindiran ini, adalah kegagalan pemerintah dalam menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk melawan Covid 19, hal tersebut diungkapkan Uchok Sky Khadafi, Direktur Center for Budget (CBA).
"Kegagalan PSBB bukan karena rakyat tidak patuh dengan program pemerintah tersebut. Rakyat malahan sangat taat dan patuh dengan PSBB. Sebelum PSBB diterapkan, Banyak rakyat yang tidak keluar rumah, meskipun masih sebatas himbauan dari pemerintah," ujar Uchok, Jumat (22-5).
Dijelaskannya, malahan setelah munculnya PSBB, baru mulai terlihat bahwa rakyat tidak patuh dan taat kepada PSBB yang diterapkan pemerintah. Saat ini, Jalan jalan protokol sudah mulai rame dan macet, supermarket dan pasar tradisional rame dan sudah ada yang berdesak desakan tanpa perduli dengan protokol kesehatan.
"Apalagi pada hari ini, Jakarta sebagai episentrum covid 19 mulai bergeliat dan berjalan normal. Seperti tidak ada lagi virus corona yang ditakuti. Dan rakyat sepertinya masa bodoh dengan PSBB, berani melawan PSBB yang sudah diterapkan pemerintah," jelaanya.
Akibatnya, kata Uchok, pada tanggal 20 Mei 2020, bisa dibilang bukan hari kebangkitan nasional, tapi akan dicatat sebagai hari kebangkitan para virus. Karena pada hari ini, hari kenaikan positif covid tertinggi dibandingkan hari lainnya. Dimana pada hari ini, ada sekitar 693 orang yang terjangkit positif covid 19.
"Dengan kelakuan rakyat demikian. Berarti jangan menyalahkan rakyat yang Mulai tidak patuh dan taat kepada PSBB. Terus terang saja, ketidak patuh rakyat kepada PSBB pada hari ini, disebabkan pejabat negara seperti Gubernur, menteri dan presiden selalu mengumbar statemen yang ironi. Kemudian ada juga diantara mereka saling bantah membantah tanpa mau perduli apa akibatnya," ujarnya
Ia juga beranggapan, hal Ini bisa dilihat dari pernyataan Presiden Jokowi bahwa pulang kampung dan mudik itu sangat berbeda artinya. Tetapi penyataan Presiden Jokowi ini, langsung dibantah dengan menggebu gebu oleh menteri perhubungan Budi Karya SumadI, bahwa pulang kampung dan mudik itu artinya sama saja.
"Selain itu, Baru kemarin pemerintah lantang menyatakan kita harus melawan Covid 19. Namun belum melakukan apa apa, tiba tiba dikejutkan oleh pernyataan mereka sendiri.Dimana pemerintah dengan entengnya menyatakan, kita sudah harus damai dengan covid 19. Virus corona dianggap seperti pemberontak yang harus dinegoisasikan dengan jalan damai. Ini tentu sangat fatalistik," kata Uchok.
Menurutnya, dengan sudah mengangkat wacana damai, berarti pemerintah sudah menyerah. Kalau bisa minta ampun kepada Covid 19. Karena Jika pemerintah terus menerus melakukan perlawanan kepada Covid 19, akan berakibat pada kekosongan kas negara.
"Jika kosong kas negara, maka pemerintah bisa cilaka duabelas karena tidak bisa bayar gaji pegawai, menyediakan anggaran fasilitas mewah pejabat, dan bayar pokok dan bunga utang negara. Tetapi kalau kita bisa berdamai dengan Covid 19, secara pelan pelan dan pasti, kas negara akan terisi secara maksimal. Meskipun memang korban terus berjatuhan dengan virus corona. Masa bodoh dengan jatuhnya korban."
"Kemudian, inkonsistensi pemerintah adalah mengizinkan moda transportasi umum untuk kembali beroperasi, tetapi mereka mengklaim hanya akan mengangkut penumpang dengan kriteria tertentu mulai Kamis (7-5). padahal sebelumnya, Pemerintah menghentikan operasional transportasi umum dari dan ke zona merah covid-19, seperti Jabodetabek," jelasnya.
Lebihlanjut diakatakan Uchok, kegagalan lain penyebab PSBB gagal adalah pemerintah tidak bisa menjamin hak hidup rakyat untuk tinggal di rumah seperti pemberian sembako yang tidak merata, maupun jaminan sewa perumahaan. Untuk pemberian sembako, pemerintah tidak punya data akurat dan valid. Ditambah lagi pemberian sembako ini tidak merata, ambradul dan banyak yang salah sasaran.
"Dan terakhirnya, adalah untuk jaminan perumahaan. Ini pemerintah benar benar tutup mata atas bantuan janinan perumahan atau sewa kontrak rumah. Jaminan atau bantuan sewa perumahaan tidak masuk dalam radar program PSBB. Padahal rakyat itu, hidup di kota banyak yang kontrak rumahnya. Ketika PSBB, ketika rakyat harus dirumah, rakyat tidak mau. Mereka harus cari duit untuk bayar kontrak," imbubnya.
"Sebagai contoh pemerintah yang tidak mau membantu membayar sewa kontrakan adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dimana Pemda DKI Jakarta punya Rasunawa yang dikontrakkan buat orang orang miskin. Mereka bayar kontrakan cicilan sekitar Rp.700.000 Perbulan. Namun sampai sekarang Gubernur Anies baswedan sama sekali tidak mau membantu menghilangkan cicilan kontrak tersebut. Sungguh tragis bukan?" Sambungnya.
