JAKARTA, Klikanggaran.com – Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Rabu (6/11/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jangan sampai barang impor justru lebih diprioritaskan. Dalam rapat tersebut, Jokowi menyebut-nyebut cangkul yang masih impor.
"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor? "Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita, kamu buat pacul tahun depan. Saya beli ini puluhan ribu cangkul," ujar Jokowi.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto merespons pidato Jokowi tersebut dengan meminta kementerian menyerap cangkul buatan dalam negeri.
Pengadaan cangkul bisa dilakukan untuk setiap proyek yang membutuhkan alat untuk menggali tersebut.
Hal itu disampaikan Airlangga saat ditanya wartawan soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyentil masih adanya impor cangkul.
“Yang diperlukan adalah seperti disampaikan Pak Presiden, kementerian yang bisa menyerap cangkul (buatan Indonesia),” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Mantan Menteri Perindustrian itu mengatakan, dari sisi teknis produksi, tak ada persoalan produksi cangkul dalam negeri. Ia mengatakan, Indonesia sudah mampu memproduksi cangkul di dalam negeri. Hanya saja menurut dia, hal yang paling penting ada pada pembeli.
“Kalau produksi, Barata bisa produksi. Kemudian sudah dirapatkan banking siapa, industri kecil siapa, tapi paling penting adalah offtaker-nya,” kata dia.
Saat ini Airlangga menyebut kalau produksi cangkul dalam negeri yang terserap sudah sekitar 500.000 item. Namun, ia tidak menyebutkan detail tahun atau produksi cangkul nasional.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memprioritaskan barang produksi dalam negeri ketimbang barang impor.
Apalagi, jika memang industri dalam negeri bisa memproduksi barang tersebut, Jokowi meminta jangan sampai barang impor justru lebih diprioritaskan.
"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Rabu (6/11/2019).
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani ikut berkomentar terkait cangkul yang masih diimpor.
Menurut dia, apapun alasannya, impor cangkul adalah hal yang menyedihkan. Dia pun mendorong agar produksi peralatan itu bisa dilakukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
