KLIKANGGARAN - Koordinator Nasional Gerakan Biru Kuning (GBK), Dewa Micko mendesak DPR untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji dalam rangka menanggapi berbagai kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menurut Dewa, permasalahan penyelenggaraan haji ini terus berulang, dan yang paling parah ada di tahun 2024 ini.
"Dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji, kami melihat banyak kendala terutama terkait dengan penginapan, pelayanan makanan, transportasi, dan kesehatan," kata Dewa Micko kepada awak media di Jakarta, Jumat (21/6/24).
Dewa juga menyoroti adanya indikasi jual beli kuota haji oleh beberapa travel.
"Kami prihatin dengan adanya indikasi jual beli kuota haji oleh beberapa travel, hal ini tidak bisa dibiarkan," ungkapnya.
Dewa mengingatkan, Pansus Haji ini jangan dianggap sebagai hal yang politis, tetapi untuk perbaikan agar masalah tidak terulang lagi.
Baca Juga: Budayakan Kebersihan, Polres Lutra Gelar Baksos di ODTW Permandian Air Panas Pincara
"Kami tidak ingin masalah-masalah ini terulang lagi di masa mendatang. Pansus Haji bukanlah hal politis, melainkan langkah konstruktif untuk perbaikan," tegasnya.
"Ke depan, kami Gerakan Biru Kuning akan melapor ke Fraksi PKB soal carut marut haji 2024 ini," ujarnya.
Dewa juga meminta kepada DPR RI untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut indikasi adanya penyelewengan dana haji.
"Kalau ada indikasi penyelewengan, kami minta DPR beri rekom ke KPK untuk diusut tuntas," ujarnya
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendesak agar semua temuan permasalahan ihwal penyelenggaraan ibadah haji 2024 segera ditindaklanjuti. Ia mendorong dibentuknya Panitia Khusus haji DPR atau Pansus Haji.
Baca Juga: Nikita Mirzani Sarankan Warga Tangsel Tak Pilih Marshel Widianto, Apa Alasannya?
Menurut Gus Muhaimin, hampir semua masalah yang ditemukan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jamaah.
"Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (pansus)," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir Antara, Kamis (20/6/24).