Impor 250 Ton Beras di Sabang Diduga Ilegal, Mentan Amran Ancam Copot Pejabat hingga Pastikan Tak Ada Izin dari Kemendag

(KLIKANGGARAN) – Pemerintah menanggapi serius dugaan impor ilegal 250 ton beras asal Thailand yang tiba di Sabang, Aceh.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap pemasukan beras tanpa prosedur resmi, apalagi karena beras termasuk komoditas strategis.

Dalam konferensi pers pada Senin, 23 November 2025, Amran menyatakan bahwa impor tersebut tidak terdaftar sebagai kegiatan resmi dan dinilai bertentangan dengan arah kebijakan kemandirian pangan nasional.

Ia menyebut langkah tegas dibutuhkan untuk menjaga stabilitas produksi dan harga beras di dalam negeri yang selama ini ditopang oleh hasil petani lokal.

Baca Juga: Raffi Ahmad Ungkap Sisi Lain Nusakambangan: Tak Seseram Isu Publik, Saat Ammar Zoni Berjuang Minta Hadir Langsung di Persidangan

Ancaman Sanksi hingga Pencopotan Pejabat

Amran menegaskan bahwa penelusuran tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga pejabat yang dianggap melanggar instruksi Presiden.

Ia bahkan secara terbuka mewanti-wanti bahwa jabatan Direktur Jenderal bisa langsung diberhentikan bila terbukti lalai.

“Seandainya ada Dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatannya. Aku pastikan itu kalau dia tidak patuh pada presiden kita,” ujar Amran.

Baca Juga: Polemik Thrifting Memanas Lagi: Pedagang Beberkan Biaya Rp550 Juta per Kontainer, Pemerintah Makin Perketat Larangan

Menurutnya, ketegasan tersebut perlu diterapkan agar birokrasi berjalan lurus dan tidak ada ruang bagi praktik yang melanggar aturan.

Kemendag Tegaskan Tidak Ada Izin Impor

Amran juga memastikan bahwa beras yang masuk tidak memiliki dokumen dari kementerian yang berwenang. Ia menyampaikan telah melakukan klarifikasi langsung ke Menteri Perdagangan.