(KLIKANGGARAN) – Pemerintah menegaskan kembali komitmennya dalam mewujudkan swasembada beras nasional.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa dalam dua hingga tiga bulan mendatang, Indonesia tidak akan melakukan impor beras.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis, 9 Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa produksi beras nasional saat ini sudah mencukupi kebutuhan dalam negeri tanpa memerlukan pasokan dari luar negeri.
“Dua bulan ke depan, kurang lebih tiga bulan insyaallah Indonesia tidak impor lagi. Mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrem, kita swasembada,” ujar Amran kepada awak media.
Langkah penghentian impor beras ini disebut menjadi sinyal kepercayaan diri pemerintah terhadap kemandirian produksi beras nasional.
Lebih menariknya, pencapaian ini dinilai lebih cepat dari target awal Presiden Prabowo yang menargetkan swasembada beras dalam empat tahun setelah 2024.
Produksi Meningkat, Keyakinan Menguat
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional telah mencapai 33,1 juta ton dan diperkirakan tembus 34 juta ton pada akhir 2025. Angka ini jauh meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang berkisar di 30 juta ton.
“Januari-November, perkiraan produksi kita yaitu 34 juta ton di akhir tahun, dibandingkan tahun lalu, produksi kita 30 juta ton,” kata Amran.
Baca Juga: Perkuat Hilirasi Pertanian, Bupati Andi Abdullah Rahim Audiensi ke Ditjen Perkebunan Kementan
Peningkatan tersebut didorong oleh beragam program intensifikasi pertanian, seperti perluasan area tanam, pemberian pupuk bersubsidi, serta modernisasi alat pertanian.
Kendati demikian, potensi gangguan dari anomali cuaca dan iklim ekstrem tetap menjadi tantangan yang harus diantisipasi pemerintah.
Kesejahteraan Petani Ikut Naik
Selain capaian produksi, Amran menyoroti peningkatan kesejahteraan petani sebagai dampak positif dari program pertanian nasional. Nilai Tukar Petani (NTP) kini berada di angka 124,36 persen, melampaui target Kementerian Keuangan yang hanya 110 persen.