(KLIKANGGARAN) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti kejanggalan harga beras yang justru semakin mahal di pasaran, padahal pemerintah tengah gencar menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui Perum Bulog.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menjelaskan bahwa sejak tahun 2022 pemerintah sudah terbiasa melaksanakan program SPHP. Namun, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, upaya tahun ini ternyata belum mampu menekan harga beras.
“Sejak 2022 sampai 2025, kita sudah terbiasa menyalurkan SPHP. Tapi baru tahun ini, meski sebulan dijalankan, harga tetap naik,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang ditayangkan melalui YouTube Kemendagri, pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Menurut Tomsi, biasanya operasi pasar Bulog hanya membutuhkan waktu sekitar dua pekan untuk menurunkan harga. Akan tetapi, kondisi tahun ini berbeda karena harga masih meningkat meski program sudah berjalan satu bulan penuh.
“Tahun lalu dua minggu saja harga langsung turun. Sekarang sudah sebulan jalan, bukannya turun malah naik,” tegas Tomsi.
Ia pun meminta pemerintah daerah (pemda) segera memperluas distribusi beras SPHP agar efeknya lebih terasa di masyarakat dan harga bisa kembali terkendali.
Program SPHP 2025 sendiri dijadwalkan berlangsung sejak Juli hingga Desember dengan target total penyaluran 1,3 juta ton beras.
Berdasarkan perhitungan Kemendagri, untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan distribusi sebesar 216 ribu ton per bulan atau sekitar 7.100 ton per hari.
Meski demikian, data dari Perum Bulog memperlihatkan bahwa realisasi penyaluran hingga saat ini baru 38.811 ton, atau baru sekitar 2,94 persen dari target.
Dari angka tersebut, sebagian besar disalurkan ke pedagang pasar rakyat dengan volume 13.528 ton atau setara 34,86 persen.
Sementara itu, jalur penyaluran melalui instansi pemerintah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) tercatat sebanyak 13.115 ton. Adapun distribusi lewat pemda atau GPM daerah baru mencapai 4.114 ton.