Olay TV, Stasiun TV Oposisi Turki, Tutup setelah 26 Hari Mengudara

- Minggu, 27 Desember 2020 | 09:05 WIB
olay
olay


(KLIKANGGARAN)--  Olay TV, sebuah stasiun TV swasta Turki yang menayangkan pandangan oposisi pro-Kurdi, telah ditutup kurang dari sebulan setelah peluncuran, meningkatkan kekhawatiran kebebasan pers di negara yang sering dikecam oleh kelompok hak asasi manusia.


Olay TV, yang dimiliki oleh pengusaha dan mantan menteri Cavit Caglar, mulai mengudara pada tanggal 30 November dan tidak mengudara pada hari Jumat.


Baca juga: Dari Pembom Strategis hingga Robot Tempur: Senjata Rusia yang Harus Diwaspadai pada Tahun 2021


Stafnya mengumumkan penutupannya secara langsung.


Caglar mengatakan dia menarik diri dari usaha itu karena baris editorial stasiun itu terlalu dekat dengan oposisi pro-Kurdi, sementara editor itu mengklaim Caglar telah tunduk pada tekanan pemerintah.


Editor eksekutif Suleyman Sarilar mengatakan di udara bahwa jaringan tersebut bertujuan untuk menjaga jarak yang sama dari setiap segmen dalam masyarakat terpolarisasi Turki.


"Tetapi kami telah melihat bahwa kami tidak dapat lagi mengikuti siaran semacam ini ... Cavit [Caglar] mengatakan dia berada di bawah tekanan kuat dari pemerintah dan bahwa dia tidak dapat bergerak maju," katanya.


Siaran Olay TV berhenti setelah pengumuman Sarilar, AFP melaporkan.


'Tidak tenang dengan siaran'


Caglar mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Olay TV mengabaikan ketidakberpihakan dan dekat dengan garis Partai Demokratik Rakyat (HDP), yang dituduh oleh pemerintah terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang.


"Saya telah aktif dalam politik kanan-tengah dan mengabdi pada negara ini. Saya tidak nyaman dengan siaran tim editorial Olay TV," katanya, dikutip Middle East Eye.


"Saya berbagi keprihatinan saya dengan mitra bisnis saya, karena [Olay TV] beralih dari penyiaran yang tidak memihak ke penyiaran pro-HDP. Ketika saya menawarkan untuk 'menciptakan keseimbangan dengan memasukkan beberapa kolega tambahan di saluran,' mitra saya tidak menerimanya.


"Saya memberi tahu dia bahwa saya tidak akan dapat melanjutkan dalam keadaan seperti itu dan harus meninggalkan jaringan."


Puluhan walikota dan pejabat HDP telah dipenjara pada tahun lalu karena diduga terkait dengan PKK.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X