PALI, Klikanggaran.com
Setahun lagi Pilkada serentak akan kembali digelar di Provinsi Sumatera Selatan. Setidaknya, ada 7 kabupaten/kota yang akan ikut serta menyelenggarakan pemilihan. Satu di antaranya, yakni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali).
Daerah dengan luas lebih kurang 1840 km2, memiliki 5 kecamatan yang terurai atas 97 desa/kelurahan. Berjumlah penduduk sekitar 185 ribu jiwa dengan DPT sekitar 129 ribu jiwa. Adapun APBD tahun terakhir senilai Rp1,7 Triliun.
Dengan sederet fakta tersebut, Pilkada Pali tahun depan diprediksi juga akan disambut gairah oleh masyarakatnya.
"Wajar, sah dan pertanda baik bagi perkembangan demokrasi di sebaran simpul-simpul masyarakat lokal. Sederhananya, warga daerah ini secara langsung atupun tidak, mulai peduli atas prestasi atau kinerja pemerintah atas amanah juga kepercayaan yang telah diberikan dalam kurun satu periode kepemimpinan," ujar pengamat politik yang juga forum Sriwijaya, Bagindo Togar, mengawali perbincangannya dengan Klikanggaran.com, Minggu (09/09/19).
Apakah rakyat Pali akan kembali memberikan kepercayaan untuk petahana pada periode berikutnya? Atau, adakah Paslon Bupati lain yang mampu meyakinkan publik dengan bermacam janji politik yang dituangkan dalam ragam program pembangunan yang lebih bergaransi Pro Kerakyatan?
Bagindo mengatakan, jika mengacu dari hasil pemilihan legislatif Bulan April lalu, tak satu pun parpol bisa mengusulkan Paslonnya pada pilkada nanti, termasuk pasangan Bupati Petahana saat ini yang diusung oleh Parpol PDI Perjuangan.
"Parpol harus minimal mempunyai 5 kursi di DPRD, di mana tak satu pun Parpol mencapai target kursi tersebut, artinya setiap Paslon Bupati yang akan bertarung wajib berkoalisi, minimal dua parpol," kata Bagindo.
Lobi, bargaining serta MoU antar parpol menjadi ketentuan dan kebutuhan utama guna keberlanjutan perjuangan agar dapat merebut tampuk kekuasaan executif pemerintahan daerah di Kabupaten Pali.
Ada 25 kursi di parlemen Kabupaten Pali, artinya maksimal 5 paslon yang bisa dimajukan oleh parpol-parpol untuk diusung/ didukung sebagai calon bupati. Mungkinkah itu terjadi?
Bagindo berpendapat, sepertinya berat atau mustahil, paling tidak parpol di luar pendukung petahana saat ini dituntut untuk solid berkoalisi dan berkonsolidasi agar mampu memunculkan Paslon alternatif yang piawai melakukan perlawanan serta menggoyahkan existensi petahana dibenak para pemilih warga Pali.
Menurutnya, tingkat kepuasan masyarakat saat ini cenderung cepat berubah arah, ukuran dan persepsinya menjadi tolok ukur atau parameter bagi para paslon dalam merumuskan program kerja yang akan dikampanyekan terhadap rakyat pemegang hak pilih. Walaupun petahana lebih memiliki akses terhadap perangkat pemerintahan terendah dan tokoh-tokoh masyarakat.
"Paslon penantang, harus mampu menemukan jurus dan rumus ampuh, untuk memperoleh simpati publik. Misal, menawarkan bahwa program serta kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, optimal, cepat ,bermanfaat dan anti elitis alias non diskriminatif dengan membuka seluas luasnya kepada masyarakat akses untuk mengawasi proses maupun hasil- hasil pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah," paparnya.
"Bila ada paslon bupati yang akan berkompetisi nanti, mampu menyajikan secara menarik, meyakinkan dan diikuti oleh data fakta serta analisa yang mudah dipahami masyarakat disana, maka tidaklah mudah bagi paslon petahana saat ini untuk mempertahankan jabatannya," timpal Togar.
