Pejabat Jadi Komunikator Lewat Media
Nyarwi Ahmad dari UGM menambahkan, pejabat publik harus menjadi komunikator utama.
“Semestinya para pejabat publik dan pemimpin institusi politiklah yang menjadi influencer dalam mengkomunikasikan kebijakan publik.”
“Kalau politisi bergantung pada influencer, ini tidak menunjukkan kemajuan demokrasi,” imbuhnya.
Media Massa Dinilai Lebih Kredibel
Ketua AMKI Jateng, Samsul Arifin, menyebut media sebagai sarana paling efektif menenangkan publik.
Baca Juga: Kabar Baik, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur RI Masuk Zona Ekspansi 51,5 Poin, Menperin Tekankan Pentingnya Stabilitas Nasional
“Media itu rumah besar rakyat. Kalau Presiden ingin menenangkan masyarakat, jangan terlalu mengandalkan influencer, tapi perbanyaklah komunikasi lewat media massa,” ujarnya (1 September 2025).
Samsul menekankan komunikasi via jurnalis lebih aman karena ada proses verifikasi, berbeda dengan influencer yang mengejar viralitas.
“Kalau Presiden sering tampil lewat media, rakyat merasa dilibatkan. Itu penting untuk menjaga legitimasi kepemimpinan nasional,” tegasnya.
Hal senada juga diungkap analis politik Hendri Satrio alias Hensa.
“Media massa lah yang bisa menenangkan rakyat, bukan influencer,” ujarnya (1 September 2025).
Fakta Survei: Media Lebih Dipercaya
Data IPS UGM tahun 2022 menunjukkan 74,4 persen publik masih percaya pada media formal, sementara media sosial hanya 12,7 persen.
Jurang kepercayaan ini membuktikan media lebih kredibel dibanding influencer.
Pengalaman Buruk dengan Influencer
ICW menyinggung sejumlah blunder, seperti konser BPIP saat pandemi dan kampanye Omnibus Law yang berujung permintaan maaf influencer karena tidak memahami kebijakan.
Riset Internasional: Influencer Bukan Solusi
Pew Research Center (2024) mengungkap hanya 20 persen warga AS yang rutin mendapat berita dari influencer, sebagian besar tanpa latar belakang jurnalistik.
Melihat kritik, data, hingga pengalaman buruk, jelas bahwa buzzer bukan jawaban. Media massa dengan standar verifikasi lebih mampu menjaga demokrasi sekaligus menenangkan publik.
Sudah saatnya Presiden Prabowo mengambil alih panggung komunikasi melalui media yang dipercaya rakyat, bukan mengandalkannya pada influencer.**