(KLIKANGGARAN) - Sorotan publik kembali mengarah pada pemerintah usai influencer populer Jerome Polin membagikan pengalaman soal tawaran menjadi buzzer terkait unjuk rasa menolak DPR.
Melalui akun Instagram @jeromepolin pada 29 Agustus 2025, ia memposting tangkapan layar ajakan membuat narasi damai yang disebut melibatkan pemerintah, DPR, Brimob, hingga ojol.
“Ini (terkait) buat narasi untuk pencitraan seolah semua baik-baik saja. Jangan sampai lengah, jangan terpecah belah, kawal terus,” tulis Jerome.
Unggahan itu segera viral dan memicu diskusi soal pola komunikasi pemerintah yang dianggap lebih mengandalkan influencer dibanding media massa.
Sejumlah pakar komunikasi dan akademisi pun menilai strategi ini justru berisiko memperburuk kepercayaan publik.
Kritik dari Pakar Komunikasi
Direktur P3S, Jerry Massie, menegaskan agar Presiden Prabowo tidak mengulang pola lama yang terjadi di era Jokowi.
“Tak bisa dipungkiri era Presiden Jokowi banyak menggunakan buzzer dan influencer,” kata Jerry (31 Agustus 2025).
Menurutnya, komunikasi publik mestinya dilakukan pejabat negara atau melalui media yang memiliki mekanisme verifikasi.
Minimnya Strategi Komunikasi Publik
Pengamat komunikasi politik UNPAD, Kunto Adi Wibowo, menyoroti belum jelasnya arah komunikasi Prabowo-Gibran.
“Komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran belum fokus pada strategi komunikasi publik. Kebijakan yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak sering kali berpotensi berubah menjadi bola liar di masyarakat,” ujarnya (2 September 2025).
Baca Juga: Jaga Kondusivitas Daerah, Bupati Andi Rahim Imbau Masyarakat Bijak Bermedia Sosial
Ia menekankan ketergantungan pada influencer bisa memperkeruh suasana, bukan menyelesaikan persoalan.