“Kalau saya mikirnya kasihan Pak RT, kasihan Pak Camat, itu kan levelnya beliau-beliau itu, bukan seorang wakil presiden yang dipilih dengan biaya Rp77 triliun lebih kok hanya datang di acara kayak gitu,” jelasnya.
Menurut Roy, pada waktu bersamaan terdapat kegiatan lain dengan pembicara tokoh nasional di Yogyakarta, termasuk Mahfud MD dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang juga bisa menjadi pilihan.
Agenda Wapres Seharusnya Terstruktur
Roy menjelaskan bahwa pejabat setingkat wakil presiden memiliki daftar agenda resmi yang diatur terlebih dahulu oleh Sekretariat Wapres.
“Saya bisa mengatakan seharusnya Sekretariat Wapres bisa, karena saat di Kementerian dulu setiap awal bulan selalu saya minta jadwal acara dari Sesmen (sekretariat kementerian),” ucap Roy Suryo.
Jadwal tersebut, kata Roy, disusun agar pemilihan kegiatan lebih selektif.
“Kenapa per bulan, karena kalau ada acara di luar kota atau di luar negeri ya kita pilih datang atau enggak. Jangan sampai acara yang ecek-ecek kita datangi,” terangnya.
Roy juga menyinggung penggunaan anggaran publik dalam setiap kehadiran pejabat negara.
“Ini pakai uang rakyat, Wapres datang ke situ pasti pengamanannya, protokolnya belum paspampres pasti ada biaya penyelenggaraan, mendatangkan orang juga,” paparnya.
Meski demikian, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada pada Wapres.
“Jadwal itu akhirnya pilihan di tangan dia (Gibran), dia mau dateng ke yang mana. Jadi, kan nggak mungkin itu di luar pengetahuan dia, pasti Setwapres sudah mengatur sedemikian detail, proper, terstruktur,” tandasnya.**
Artikel Terkait
Telisik Kasus Gugatan Rp125 Triliun terhadap Wapres Gibran, Sidang di PN Jakpus Kembali Ditunda karena Legal Standing Belum Lengkap
Menkeu Purbaya Ungkap Evaluasi Setahun Prabowo-Gibran: Fiskal Terkendali, Pro-rakyat, dan Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Menkeu Purbaya Ungkap Pertemuannya dengan Wapres Gibran: Bahas Anggaran TKD hingga Pesan Soal Gaya Komunikasi
Setahun Prabowo-Gibran: Presiden Klaim Keberhasilan MBG 99,9 Persen hingga Usul Bagikan Sendok Makan
Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Diapresiasi 78,1% Publik, Paling Tinggi di Bidang Pendidikan dan Kesehatan