Ketua Duma Negara Rusia: 'Kekaisaran kebohongan' AS Harus Diselidiki Atas Kejahatan Kemanusiaan

KLIKANGGARAN -- Ketua Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin, pada hari Minggu menuntut PBB menyelidiki kejahatan Washington atas kemanusiaan, lansir Rusia Today.

Pernyataan Ketua Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin itu disampaikan di Telegram pada peringatan 20 tahun pidato terkenal Menteri Luar Negeri AS saat itu, Colin Powell, di Dewan Keamanan PBB, di mana ia membenarkan invasi ke Irak.

Secara tegas, Ketua Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin itu menyampaikan kritik pedas terhadap apa yang ia gambarkan sebagai "kekaisaran kebohongan" Amerika.

Menurut ketua majelis rendah parlemen Rusia itu, tanggal tersebut menandai "salah satu penipuan terbesar terhadap komunitas global oleh Amerika Serikat."

Baca Juga: Pathaan: Film Shah Rukh Khan Akan Tembus 40 Juta Dolar Sebelum Minggu Keduanya dan Terus Ciptakan Rekor

Dia ingat bahwa selama pertemuan penting Dewan Keamanan, Powell "menuduh Irak memproduksi senjata pemusnah massal, dengan memberikan sebuah botol berisi 'bubuk putih' sebagai buktinya." Pada saat itu, Menteri Luar Negeri AS mengatakan bahwa tabung tersebut dapat digunakan untuk menyimpan anthrax.

Meskipun PBB tidak menyetujui invasi Irak, AS tetap menyerang negara itu, tambahnya. "Setengah juta warga sipil menjadi korban, presiden dieksekusi, negara hilang," tulis Volodin, menunjukkan bahwa Powell kemudian mengakui bahwa aksi tabung tersebut adalah "tipuan", tetapi Washington tidak pernah dimintai pertanggungjawaban.

"Semua kebijakan Amerika Serikat dan Barat secara kolektif didasarkan pada kebohongan," tegas pembicara Duma.

Dia mencatat bahwa hal yang sama berlaku untuk janji-janji NATO untuk tidak berekspansi ke arah timur setelah runtuhnya Uni Soviet dan blok Timur, serta Perjanjian Minsk 2014 dan 2015.

Baca Juga: SMA Labschool Menggelar Tes Penerimaam Siswa Baru secara Serentak di 4 Lokasi

Perjanjian Minsk 2014 dan 2015 ditandatangani oleh Rusia, Ukraina, Prancis, dan Jerman untuk membuka jalan bagi perdamaian di Ukraina dengan memberikan status khusus bagi Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.

Kesepakatan ini "ternyata juga merupakan sebuah penipuan - tetapi [mantan Kanselir Jerman Angela] Merkel dan [mantan Presiden Prancis Francois] Hollande bertindak seperti yang dilakukan Powell", kata Volodin.

Ia merujuk pada pengakuan mengejutkan dari kedua mantan pemimpin tersebut, yang mengakui pada bulan Desember bahwa Perjanjian Minsk hanya dimaksudkan untuk "memberi Ukraina waktu" untuk memperkuat militernya.

"PBB harus menyelidiki kejahatan Washington terhadap kemanusiaan. Dan para pengambil keputusan harus dihukum atas jutaan korban, pengungsi, nasib yang hancur, negara yang hancur," tambah Volodin.