Puluhan Miliar Duit Beli Kondom BKKBN Provinsi Jambi Diduga Dikorupsi, Simak!

KLIKANGGARAN -- DPP LSM Mappan mengadakan aksi damai di depan Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi terkait realisasi pengusulan anggaran sampai evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) berupa bantuan alat kontrasepsi seperti kondom yang diduga sarat dugaan korupsi.

Dalam orasinya, Sekjen DPP LSM Mappan, Hadi Prabowo, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan data belanja kondom tersebut pada tahun anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan untuk BOKB dan dikelola oleh BKKBN senilai Rp36 milliar.

Dijelaskan Hadi, bahwa mengenai mekanisme petunjuk teknis (Juknis) penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana tahun anggaran 2021, terdapat berbagai macam peruntukan dana BOKB. Selain kondom, terdapat pil KB, serta lainnya.

"Dalam juknis BOKB yang kami baca ini peruntukannnya macam-macam, untuk suntik KB, untuk pil KB, untuk kondom. Dalam juknis disebut alkon atau alat kontrasepsi. Untuk bantuan alat kontrasepsi itu tertera di dalam juknis tahun anggaran 2021. Inikan gila jika hanya untuk beli kondom, suntik KB, dan kawan-kawannya yang nilainya mencapai Rp36 miliar," ujar Hadi Prabowo, Kamis, 21 April 2021.

Akan tetapi, kata Hadi, ternyata serapan anggaran tersebut tergolong rendah, sebab berdasarkan data dihimpun bahwa dari total anggaran Rp36 miliar, masih terdapat sisa anggaran senilai Rp9 miliar.

"Dana itu gak habis pada tahun anggaran 2021, masih tersisa Rp9 miliar, untuk beli kondom sekali pake itu habiskan anggaran miliaran," ucapnya.

Ironinya, sambung Hadi, bahwa pada tahun 2022 pagu anggaran tersebut justru meningkat menjadi Rp41 miliar, padahal untuk tahun 2021 terdapat sisa dana untuk belanja tersebut, tetapi tahun 2022 justru naik.

Hadi menduga bahwa realisasi dan pelaporan yang dilakukan oleh faskes yang berkerja sama atau yang teregistrasi oleh BKKBN ini sarat akan data yang dimanipulasi.

"Hari ini ril ya, orang mau suntik KB di Puskesmas ini bayar kok, bukan ga bayar, kalau kita lihat dari bantuan operasional  berdasarkan juknis itu gratis, gak ada bayar-bayar. Sekarang pasang implan bayar, suntik KB bayar, beli kondom apalagi. Bayar, ini real ya pak, ini faktanya di lapangan," ungkap Hadi.