UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional, FSPPB: Putusan MK Ini Menjadi Pelajaran Penting

Baca Juga: Negara-Negara Afrika Dukung Piala Dunia Diselenggarakan Dua Tahun Sekali, Eropa dan Amerika Latin Menolak

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) selaku salah satu dari Pemohon Uji Formil UU Cipta Kerja dalam perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 memberikan apresiasi terhadap MK yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional/bertentangan dengan UUD 1945 meskipun dinyatakan secara bersyarat.

Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB menyampaikan bahwa putusan MK tersebut telah membuktikan bahwa UU Cipta Kerja dibuat secara serampangan oleh DPR dan Pemerintah.

Terlebih, UU Cipta Kerja ini cenderung berpihak kepada investor/pengusaha dan mengesampingkan nasib pekerja.

Baca Juga: Sudah Ada Sebelum Tahun 1947, Komplek Pertamina Pendopo Bukti Kejayaan PALI Tempo Dulu

Sudah seharusnya pembuat undang-undang menyerap lebih banyak aspirasi pekerja/buruh, terutama terhadap undang-undang yang memberikan dampak langsung kepada para buruh/pekerja,” tutur Arie dalam keterangan tertulisnya pada media, Jumat, 26 November 2021.

Arie juga menyampaikan, dengan putusan MK ini, maka tumbuh sedikit kepercayaan masyarakat terhadap MK. Meskipun MK masih memberikan kesempatan kepada Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waku 2 (dua) tahun.

“Kami FSPPB akan ikut mengawal proses perbaikan UU Cipta Kerja apabila pemerintah berniat untuk memperbaikinya,” kata Arie.

Baca Juga: Bupati Banyumas Tegaskan Selama Masa Kepemimpinannya Tak Pernah Ada Tradisi Upeti Untuk Promosi Jabatan

Sementara itu, Janses E. Sihaloho, S.H. selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa inkonstitusional bersyarat menjadikan DPR dan pemerintah dalam memperbaiki UU Cipta Kerja haruslah sesuai perintah Hakim Konstitusi.