Mekanisme pemulihan lahan kontaminasi dengan diangkat lalu dicek tanahnya sudah clear. Limbahnya dibawa ke pengolola jasa limbah B3 untuk dimanfaatkan, karena punya potensi untuk dimanfaatkan sebagai batakon atau bata tahan api.
Baca Juga: Kiat Memilih Bacaan Sebagai Selingan di Kala Gabut Melanda
Haruki mengatakan, pihaknya juga akan memfasilitasi dengan Kementerian lain untuk alih profesi masyarakat agar tidak kembali menggeluti peleburan logam.
Melihat potensi wisata ekobudaya yang ada di Desa Pesarean, maka akan difasilitasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Sedangkan terkait dengan membangun struktur kelembagaan koperasi maka akan difasilitasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM.
Baca Juga: Koalisi Pemantau Peradilan Tolak Calon Hakim Agung yang Tidak Berintegritas
"Kami membangun kolaborasi termasuk dunia usaha dalam fungsi menerapkan CSR nya. Sehingga pasca pemulihan perencanaan pemerintah mau diapain kita suport. Mengalihkan profesi masyarakat sehingga ekonomi kerakyatannya tumbuh. Jadi selain lingkungan ekonomi kerakyatannya tumbuh," kata Haruki.
Terkait dialihkannya para pelaku usaha peleburan logam di kawasan Pusat Industri Kecil (PIK) Kebasen, Haruki meminta Pemerintah Kabupaten Tegal harus membuat tata kelola yang sangat baik jika akan membangun kawasan UMKM.
"Masyarakat diedukasi dulu kalau masih mau bekerja disitu. Diedukasi bagaimana mengelola limbah dengan baik, infrastrukturnya harus baik. Nah itu kami kolaborasi. Nanti kita cari peluangnya membangun UMKM. Tapi kewajiban Pemkab Tegal sebagai garda di depan harus membuat tata kelola yang baik, mengedukasi masyarakatnya," tegas Haruki.
Baca Juga: Baru Mau Masuk Sekolah, Kagiatan PTM SMPN 4 di Purbalingga Harus Ditunda. Ada Apa nih ?
Dikatakan Haruki, pemerintah pusat mendorong dan mensuport Pemkab Tegal untuk mengatasi pencemaran dan memfasilitasi alih profesi agar ekonomi kerakyatan masyarakat di desa Pesarean tetap tumbuh. Maka yang dicari adalah pola pola untuk mencapai tujuan sehingga pencemaran tidak ada.
"Jangan sampai kita pulihkan di sini, eh pindah di sini. Itu yang nggak mau pemerintah. Berapa besar budget pemerintah yang harus dikeluarkan untuk itu. Itu yang mau saya stop," tandas Haruki.**