Masih soal polemik utang Whoosh, Anthony Budiawan desak KPK usut mark up dan ungkap pihak yang harus bertanggung jawab dalam proyek KCJB

“Pernyataan itu adalah proyek ini sudah bermasalah sewaktu di tahun 2019. Sekarang pertanyaannya, dia mau ke mana? Dia mengatakan ini sudah busuk,” paparnya.

Lebih jauh, Anthony menduga ada upaya saling menyalahkan dan kecenderungan mencari pihak yang dijadikan penanggung jawab.

“Ini sudah agenda cuci tangan lalu mencari kambing hitam, siapa? Ya, pemilik proyek saat itu,” jelasnya.

Ia pun menyebut nama Rini Soemarno sebagai pihak yang secara jabatan membawahi BUMN pada periode tersebut.

Baca Juga: Pro-Kontra Fotografer Jalanan Potret Pelari Tanpa Izin, Kekhawatiran Eksploitasi Wajah untuk AI dan Pelanggaran Privasi Makin Menguat di Ruang Publik

“Kementerian yang bertanggung jawab, ya Rini Soemarno. Udah pasti (terseret) kan dia yang menyelenggarakan semuanya kan karena BUMN di bawah dia,” sambungnya.

Sementara itu, KPK telah menyatakan bahwa lembaganya tengah mengumpulkan informasi terkait dugaan penggelembungan anggaran tersebut.

“Kami tidak menunggu, kami mencari juga informasi,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan kepada awak media pada Selasa, 21 Oktober 2025.

KPK menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana korupsi wajib ditindaklanjuti apabila terdapat bukti permulaan yang cukup.

Baca Juga: Presiden Prabowo Soroti Ancaman Narkoba, Ingatkan Peran Orang Tua, Wacanakan Penambahan Pusat Rehabilitasi, dan Minta Masyarakat Aktif Melapor

Dugaan adanya pembengkakan biaya sebelumnya diutarakan Mahfud MD dalam kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat tetapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS, naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud MD.

“Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ucapnya.

Menanggapi itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta agar seluruh pihak yang menyampaikan informasi menghadirkan data pendukung.

“Kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” tutur Setyo kepada awak media di Jakarta pada 16 Oktober 2025 lalu.**