(KLIKANGGARAN) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk memberi perhatian penuh terhadap paket 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ramai disuarakan mahasiswa dan masyarakat sipil.
“Golkar tidak akan tinggal diam. Kami akan mempelajari semua poin dalam tuntutan itu dan memberikan respons yang proaktif serta terukur,” ujar Bahlil usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 4 September 2025.
Ia menekankan bahwa aspirasi rakyat adalah bagian penting dari demokrasi yang harus dihargai.
“Kami menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa maupun masyarakat. Itu adalah kontrol bagi jalannya negara demokrasi,” jelasnya.
Menurut Bahlil, keberadaan tuntutan ini juga perlu dilihat sebagai momentum memperkuat sistem politik Indonesia.
“Sudah barang tentu ini bagian dari proses bagaimana kita dorong agar demokrasi ke arah yang lebih baik,” tegasnya.
Diketahui, 17+8 tuntutan berisi 17 poin utama dengan tenggat penyelesaian hingga 5 September 2025, sementara 8 poin tambahan diberikan waktu lebih panjang hingga 31 Agustus 2026. Isinya mencakup isu tenaga kerja, HAM, hukum, lingkungan, hingga reformasi politik dan pendidikan.
Bahlil menekankan bahwa setiap aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti secara realistis.
“Tentu langkahnya harus terukur. Kami ingin memastikan setiap aspirasi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan yang realistis,” tuturnya.
Ia juga menegaskan, penyelesaian aspirasi publik tidak bisa dilakukan instan. Pemerintah bersama partai politik harus mencari solusi menyeluruh agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Rakyat tentu berharap ada langkah nyata. Karena itu kami akan dorong agar respons terhadap tuntutan ini bisa memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat,” kata Bahlil.