(KLIKANGGARAN) – Pemerintah pusat akhirnya menanggapi memanasnya situasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang dipicu aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Gelombang demonstrasi terjadi di Alun-Alun Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025, sebagai reaksi atas kebijakan kontroversial Bupati yang menuai protes publik.
“Kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati, kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Prasetyo mengatakan pihaknya terus memantau aksi yang dilakukan masyarakat Pati, sekaligus menghormati hak warga dalam menyampaikan aspirasi.
“Hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati,” imbuhnya.
Ia menekankan pentingnya semua pihak untuk menahan diri agar situasi tidak semakin memanas. Prasetyo menyebut telah melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Sudewo dan Gubernur Jawa Tengah.
Baca Juga: PFN Garap Film Animasi Pelangi di Mars dengan Teknologi XR, Dijadwalkan Rilis 2026
“Saya juga memonitor terus, berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga bisa kita cari jalan keluar terbaik,” tambahnya.
Menanggapi keputusan DPRD Kabupaten Pati yang menggelar rapat pembentukan panitia khusus (Pansus) pemakzulan, Prasetyo menyatakan sikap hormat terhadap langkah legislatif daerah.
“Kami tadi memonitor bahwa DPRD kabupaten Pati juga menggunakan haknya,” ucapnya.
“Semua proses kita hormati, Pemerintah Pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi,” tandas Prasetyo.
Aksi unjuk rasa tersebut sempat diwarnai kericuhan saat Sudewo dilempar botol minum oleh massa ketika mencoba berdialog langsung di lokasi demo.
Dalam pernyataan terpisah, Sudewo menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya sejak 20 Februari 2025.**