(KLIKANGGARAN) – Bupati Pati, Sudewo, meminta maaf kepada warga atas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat mencapai 250 persen.
Meski demikian, ia menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya walau aksi demonstrasi menuntut dirinya lengser terus berlanjut.
"Saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Semuanya ada mekanisme," ujar Sudewo kepada wartawan di Kantor Bupati Pati, Rabu 13 Agustus 2025.
Baca Juga: Puncak HUT ke-80 RI, Bendera Sepanjang 80 meter akan Dibentangkan di Bumi La Maranginang
Sudewo menyatakan, jabatan yang diembannya diperoleh melalui proses demokratis, sehingga tidak bisa dilepaskan hanya karena tekanan massa.
Ia juga menghormati langkah politik DPRD Pati yang menggunakan hak angket terhadap kepemimpinannya.
"Hak angket yang dimiliki DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut," tuturnya.
Baca Juga: Gen Z Punya Gaya Liburan Sendiri, dari Budget-Friendly hingga Cari Inspirasi dari Influencer
Bupati menilai aksi protes yang muncul bisa menjadi pembelajaran berharga, baik untuk dirinya maupun masyarakat.
"Pembelajaran bagi seluruh masyarakat Pati untuk menjaga soliditas, saya harap ini jadi pembelajaran bagi warga Pati dan pembelajaran bagi saya," kata Sudewo.
Gelombang protes bermula dari kebijakannya menaikkan PBB hingga 250 persen, bahkan sebelumnya ia menantang warga yang tidak setuju untuk menggelar demo besar-besaran.
Meski sudah membatalkan kenaikan PBB dan menyampaikan permintaan maaf, massa tetap turun ke jalan melanjutkan aksi protes.
Sudewo sendiri baru dilantik sebagai Bupati Pati pada 18 Juli 2025. Namun, belum genap sebulan memimpin, ia telah menghadapi tekanan besar, termasuk desakan untuk mundur.**