Laporan Pengaduan Bukan Beban, tetapi Titipan Masyarakat pada Pemerintah

“Pada 2020 - 2024, yang perlu dilakukan adalah standardisasi dan ekstensifikasi terhadap hal-hal yang dibangun sebelumnya, termasuk memperkuat kelembagaan yang sudah terintegrasi, tapi belum menjadikan LAPOR! sebagai kanal utama pengelolaan pengaduannya,” kata Diah.

Ia juga mendorong sebanyak-banyaknya SOP di semua kelembagaan untuk mengakomodasi pengelolaan SP4N yang lebih baik. “Harapan kita di 2024, SP4N menjadi sistem yang memiliki tingkat kematangan yang memadai guna menopang perbaikan pelayanan publik,” harapnya.

Tak kalah menariknya, Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, yang membuka workshop secara luring, mengatakan bahwa diperlukan komitmen yang kuat dari semua pimpinan, baik pusat sampai daerah, agar pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR! tetap berjalan secara optimal.

“Ke depan perlu dioptimalkan SP4N LAPOR ini. Perlu ada komitmen bersama, ada respon yang lebih cepat, dan terpenting adalah interoperabilitas-nya. Karena sesuai arahan bapak Presiden, kita bukan lagi menambah aplikasi, tetapi segera melakukan interoperabilitas,” jelas Azwar.

Azwar Anas berharap, workshop ini menjadi pertemuan yang berdampak terhadap pemberian pelayanan yang lebih cepat demi kemajuan sebuah daerah.”Semoga pertemuan ini berdampak, mendorong kita lebih lincah serta memberi manfaat demi kemajuan daerah,” harap Azwar.

Ia menganalogikan pelayanan publik sebagai sebuah kendaraan yang mesti dilengkapi dengan mesin yang mumpuni untuk menggerakkan kendaraan agar melaju kencang. “Sebagus apa pun mobilnya, kalau engine-nya tidak diperbaiki, mobil tidak akan bisa melaju cepat,” imbuhnya.

“Hukuman rakyat itu keras. Apalagi ada medsos, maka pengawasan menjadi penting. Target kita bagaimana pengawasan masyarakat ini segera direspon dengan baik. Inilah pentingnya pengawasan. SP4N-LAPOR! memberi ruang rakyat untuk mengawasi kita,” pungkasnya.

Diketahui, Workshop Optimalisasi Implementasi dan Capaian Target Peta jalan SP4N-LAPOR! 2020 – 2024 ini dihadiri seluruh instansi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, yang diwakili Diskominfo-SP. (LHr)