KKI Warsi: Dukungan Keuangan Daerah untuk Perhutanan Sosial

KLIKANGGARAN -- Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mempertemukan masing-masing pemerintah daerah yang memiliki Perhutanan Sosial untuk membahas dukungan terhadap Perhutanan Sosial. Melalui lokakarya "Peluang Dukungan Keuangan Daerah untuk Perhutanan Sosial". 
Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Pemberdayaan Desa (PMD), Tenaga Ahli Pemberdayaan, dan pemerintah desa yang berada di 9 Kabupaten di Jambi. 

"Membicarakan perhutanan sosial saat ini bukan lagi soal resolusi konflik semata. Akan tetapi sebagai instrumen untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar hutan. Oleh karena itu harus melibatkan lintas sektor. Harapannya Kabupaten lain dapat mereplikasi baik dalam bentuk dana afirmasi, maupun dukungan lain," kata Direktur KKI Warsi Adi Junedi.

Sementara itu, di Provinsi Jambi saat ini telah mendapatkan  425 SK perhutanan sosial dari Kemnterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari jumlah wilayah sebanyak 216.375,9 H sudah dikelola oleh masyarakat.  Pasca izin Perhutanan Sosial, terdapat beberapa usaha yang sudah dijalankan oleh penerima izin perhutanan sosial.  Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa lokasi terbukti mampu mempertahankan kerusakan kawasan hutan dan bahkan meningkatkan tutupan hutan, serta mampu menumbuhkan sumber-sumber ekonomi masyarakat untuk kesejahteraannya, lanjutnya.

"Kunci sukses perhutanan sosial adalah penguatan kelembagaan, proses perizinan itu cepat, namun pasca izin butuh supporting dari berbagai sektor. Salah satunya melalui pemanfaatan dana desa,"  kata Kabid Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat (PPMA) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Bambang Yulisman.

Senada dengan itu, Dra Luthpiah Kadis DP3AP2 pengelolaan usaha berbasis perhutanan sosial dapat diintegrasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini menjadi peluang bagi kelompok usaha berbasis potensi hutan untuk berkolaborasi dalam pengembangan usaha seperti ekowisata, jasa lingkungan, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), agroforestry, agrosilvopastura dan kerajinan ramah lingkungan yang berhasil meningkatkan nilai tambah pendapatan masyarakat. 

Sumber : KKI Warsi