Keputusan Akhir Berdasarkan Kajian dan Bukti Lapangan
Hanif menegaskan bahwa kebijakan final, termasuk sanksi administratif maupun tindakan lebih berat, menunggu hasil evaluasi komprehensif.
“Penanganan bencana ini harus dimulai dari fakta di lapangan dan kajian lingkungan yang akurat, kalau ada yang sengaja DAS, hukum akan bertindak tegas,” ujarnya.
Kementerian LH juga melanjutkan koordinasi bantuan bagi warga terdampak bersama Pemda, BNPB, dan elemen masyarakat lainnya. Pembukaan akses distribusi serta pembersihan aliran sungai menjadi prioritas jangka pendek.
“Kami akan memprioritaskan pemulihan akses dasar bagi warga terdampak…,” jelas Hanif.
“Kalau perencanaan pemulihan jangka menengah, akan mempertimbangkan restorasi fungsi ekosistem hulu DAS,” tutupnya.**
Artikel Terkait
Banjir Sumatera Picu Insiden Minimarket: Wagub Sumut Imbau Warga Sabar, BNPB Tegaskan yang Diambil Hanya Makanan
Banjir Sumatera: Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan Nasional, hingga Malaysia Turut Kirim Dokter dan Obat-obatan
Banjir Sumatera: Akses Masih Putus, 50 Tentara Dikerahkan Jalan Kaki Kirim Logistik ke Tapanuli Utara–Sibolga
Banjir Sumatera: Korban Tewas di Sumbar Tembus 129 Jiwa, Kondisi Dinilai Lebih Pulih Dibanding Sumut–Aceh
Banjir Sumatera hingga Asia Selatan Tewaskan 600 Jiwa, RI Belum Tetapkan Darurat Nasional Meski Korban Capai 442
Inilah Sosok Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB Viral Usai Sebut Kondisi Banjir Sumatera Tidak Semencekam di Medsos, Siapa sebenarnya?
TNI Akhirnya Evaluasi Airdrop Bantuan Banjir Sumatera Usai Dikritik Publik dan DPR: Dari Logistik Rusak hingga Masalah Keamanan