Jusuf Kalla Ngaku Jadi Korban Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN Sebut Kasus Lama Terungkap karena Pembenahan Sistem Pertanahan

(KLIKANGGARAN) -- Sengketa lahan yang melibatkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), tengah menjadi sorotan publik.

Kasus tersebut mempertemukan PT Hadji Kalla dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) dalam perebutan lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan.

JK menyebut dirinya menjadi korban mafia tanah yang memalsukan dokumen untuk menguasai tanah miliknya.

“Itu praktik itu terjadi di mana-mana, dan kita harus lawan bersama-sama. Kalau tidak, ini merupakan masyarakat jadi korban, termasuk saya ini korban, tapi kan kita punya apa itu formal yang tidak bisa dibantah,” ujar JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 November 2025.

Baca Juga: Komisi Reformasi Polri Bakal Tambah Satu Anggota Perempuan, Jimly Pastikan Usulan Langsung dari Presiden Prabowo

JK: Pemalsuan Dokumen Itu Kriminal, Harus Dilawan

Menurut JK, praktik mafia tanah seperti yang menimpanya bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di Makassar.
Ia menilai perbuatan tersebut merupakan kejahatan serius yang perlu ditindak tegas.

“Bukan hanya di Makassar, banyak terjadi di tempat lain. Itu semua kriminal, semuanya dibuat itu dengan cara rekayasa hukum, rekayasa apa, memalsukan dokumen, memalsukan orang,” tegasnya.

JK menuturkan dirinya telah mendapatkan kepastian hukum dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang menyatakan bahwa lahan tersebut sah miliknya secara legal.

Baca Juga: Intip Keseruan Perangkat Daerah Camping Wisata di Permandian Air Panas Pincara

“Kan menteri, Menteri Nusron sudah mengatakan itu yang sah milik saya. Mafia ini harus diberantas. Jadi harus dilawan, kalau dibiarin akan begini akibatnya,” lanjut JK.

Menteri ATR/BPN: Kasus Lama yang Terungkap karena Pembenahan

Menanggapi hal itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa sengketa tanah di Tanjung Bunga merupakan kasus lama yang baru muncul ke permukaan karena pihaknya sedang melakukan pembersihan dan pembenahan sistem pertanahan nasional.