Efektivitas Udunan Seribu per Hari Dedi Mulyadi Dipertanyakan, APBD Jabar Naik hingga Rp31 Triliun

(KLIKANGGARAN) — Gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang gerakan donasi “Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu)” atau udunan seribu rupiah per hari kini menjadi sorotan publik.

Inisiatif yang dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat gotong royong ini justru menimbulkan pertanyaan, terutama karena muncul saat anggaran belanja daerah meningkat signifikan.

Berdasarkan dokumen resmi Pemprov Jawa Barat, surat edaran program tersebut dikeluarkan pada 1 Oktober 2025 dan ditujukan kepada seluruh ASN, pelajar, hingga masyarakat umum.

Baca Juga: Truk Jatuh dari Tol Tangerang-Merak, 5 Orang Terluka Parah Diduga karena Rem Blong

Setiap warga diajak menyisihkan Rp1.000 per hari untuk mendukung kebutuhan pendidikan serta kesehatan yang bersifat mendesak. Pemerintah menyebut langkah ini bersifat sukarela dan diharapkan memperkuat solidaritas sosial masyarakat Jabar.

Donasi akan dikelola oleh pengurus di setiap wilayah dan laporan penggunaannya dijanjikan dipublikasikan melalui berbagai kanal layanan publik.

Namun, sebagian masyarakat mempertanyakan dasar kebijakan ini, terlebih APBD Jawa Barat 2025 meningkat tajam hingga Rp31 triliun.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi juga sempat menonjolkan langkah besar dalam merombak struktur APBD tersebut.

Baca Juga: Tragedi Al Khoziny Hari ke-7: 37 Korban Tewas, Mobil Mercy Ditemukan di Reruntuhan, Mimbar Musala Masih Berdiri

Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan kenaikan belanja salah satunya untuk memperkuat sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Anggaran infrastruktur pada perubahan anggaran menjadi 4,9 triliun dari APBD murni yang hanya 2,1 triliun,” kata Herman dalam konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa, 23 September 2025.

Belanja Meningkat, Pendapatan Jadi Tantangan

Meski belanja meningkat, sisi pendapatan daerah disebut masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pemerintah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp31 triliun, sebagian besar dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan.

Baca Juga: Responsif! Disdukcapil Serahkan Dokumen Kependudukan Warga Korban Kebakaran di Desa Tarobok