Gejolak Demonstrasi Kathmandu Nepal: Skandal Korupsi, Pemblokiran Medsos, dan Mundurnya Perdana Menteri Nepal

(KLIKANGGARAN) – Gelombang aksi massa di Kathmandu, Nepal, berujung kerusuhan hebat dengan serangan terhadap gedung parlemen pada Rabu, 10 September 2025.

Militer Nepal mengumumkan bahwa 27 orang telah ditangkap terkait kerusuhan yang berlangsung sejak Selasa malam, 9 September 2025, hingga keesokan paginya.

Dalam aksi tersebut, aparat menuding sejumlah orang melakukan penjarahan, pembakaran, dan tindakan anarkis lain di ibu kota serta wilayah sekitarnya.

Baca Juga: Inilah yang akan dilakukan Menkeu Purbaya: Tarik Rp200 Triliun dari BI untuk Perbankan Demi Pertumbuhan Kredit dan Lapangan Kerja

“Uang tunai hasil jarahan sebesar NPR 3,37 juta (setara Rp393 juta), berhasil kami sita dari para tersangka,” ungkap pernyataan resmi Angkatan Darat Nepal yang dikutip dari The Himalayan Times, Rabu, 10 September 2025.

Bentrokan juga menyebabkan korban luka. Setidaknya 24 polisi Nepal serta tiga warga sipil dilarikan ke rumah sakit militer usai bentrok dengan massa. Aparat bahkan mengerahkan tiga unit mobil pemadam untuk mengatasi kebakaran di beberapa titik kota.

Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Pilu Sri Mulyani: Rumah Dijarah, Kecewa Disejajarkan dengan Sahroni Hingga Lepas Kursi Menkeu

Revolusi Gen Z Melawan Larangan Medsos

Pada Selasa, 9 September 2025, ribuan anak muda Nepal menggelar aksi bertajuk “Revolusi Gen Z”. Mereka menuntut reformasi politik, pemberantasan korupsi, dan pencabutan blokir media sosial. Namun situasi berubah mencekam setelah aparat menggunakan gas air mata, meriam air, hingga peluru tajam.

Akibatnya, sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas. Massa juga menyerang gedung parlemen hingga hotel Hilton di Kathmandu. Eskalasi ini mendorong Perdana Menteri Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Paudel menyatakan pengunduran diri.

Baca Juga: Inilah Pernyataan yang Bikin Menkeu Purbaya Minta Maaf: Klaim Ekonomi RI Aman Bersamanya hingga Polemik Tuntutan 17 Plus 8

Salah satu pemicu utama ialah kebijakan pemerintah yang melarang 26 platform medsos, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X.

"Pemerintah beralasan kebijakan ini dilakukan untuk mencegah berita palsu dan ujaran kebencian," demikian tertulis dalam laporan yang sama.

Namun publik Nepal menilai pemblokiran itu justru upaya membungkam kritik, terutama terkait isu korupsi yang dianggap kian merajalela di pemerintahan.