AHY Diminta Usut Mafia Tanah Berkecimpungan di Situs Kerajaan Seuneuam

KLIKANGGARAN -- Puluhan Masyarakat Seuneuam Ujung Raja kembali melakukan pengusiran ke para perwakilan PT SPS2/PT Agrina yang akan kembali melakukan aktivitas di lahan sengketa, tepatnya di kawasan Situs Kerajaan Seuneuam Ujung Raja, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Hal tersebut diucapkan warga BY di lokasi lahan sengketa di kawasan Kerajaan Seuneuam kepada Klikanggaran.com saat dikonfirmasi pada Kamis siang (27/6).

BY membenarkan bahwa pihak perusahaan akan menurunkan kembali dua alat berat jenis ekskavator / beco ke lokasi lahan sengketa di kawasan Situs Kerajaan Seuneuam.

Menurutnya, setelah hampir setengah jam bersitegang dengan perwakilan PT SPS2/PT Agrina, akhirnya perwakilan pihak perusahaan menuruti permintaan masyarakat agar alat berat jenis ekskavator tidak masuk ke lokasi lahan yang sedang bersengketa tersebut, serta tidak untuk melakukan aktivitas apapun.

Di tempat terpisah, keturunan Kerajaan Seuneuam yang tidak ingin namanya di sebutkan, juga menjelaskan bahwa hadirnya perusahaan tersebut bukanya meningkatkan perekonomian masyarakat justru ingin menghapus bukti-bukti situs sejarah  kerajaan Aceh, yakni masa Kerajaan Ulee Balang, Kerajaan Seuneuam Ujong Raja, Tuanku Abdulah.

"Semestinya situs kerajaan dilindungi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Republik Indonesia, bukan dihilangkan, saya mewakili pewaris keturunan Raja Seuneuam Ujong Raja (Tuanku Abdullah) para pewaris keturunan kerajaan Kabupaten Nagan Raya memohon kepada Kementerian Agraria dan Tata / Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional  (ATR / BPN ), Agus Harimurti  Yudhoyono (AHY) untuk mengusut tuntas mafia tanah di lokasi situs Kerajaan Seuneuam," harapnya.

Selain itu, beliau juga meminta agar Pj Bupati Nagan Raya, DPRK Nagan Raya, dan pihak  terkait, jangan membisu serta tutup mata  dan telinga, walaupun di lokasi perkebunan tersebut berulang kali konflik tapi tidak ada kepedulian pemerintah terhadap warga setempat yang di rampas hak-haknya, sehingga perusahaan merajalela dan bertingkah seperti raja di biarkan begitu saja," pungkasnya.