Jakarta, Klikanggaran.com--Achmad Nawawi, Wakil Ketua Fraksi Demokrat, mengatakan bahwa Fraksi Demokrat memilih untuk menyetujui rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 yang dinilai banyak kalangan relatif fantastis, yaitu senilai Rp 888 miliar.
Achmad mengatakan, Demokrat ikut dengan delapan fraksi yang ada di DPRD, termasuk PSI yang juga sudah menyatakan setuju di dalam rapat pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) RKT.
"Demokrat cenderung dengan delapan yang lain, sama lah. Hasilnya kan sudah disepakati seperti itu tidak bisa diingkari, (Demokrat) ikut," kata dia.
Namun Achmad menegaskan, angka anggaran RKT 2021 yang beredar belum tentu final. Usulan tersebut, kata dia, masih akan dievaluasi kembali setelah masuk ke Kementerian Dalam Negeri.
"Hasilnya seperti apa akan final di Kementerian Dalam Negeri nanti ya," kata dia. Dia juga mengatakan alasan Demokrat setuju terhadap usulan tersebut karena nilai RKT masih jauh dibandingkan dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Kalau digabung dengan anggaran itu dengan total APBD jangan-jangan hanya 1 persen," tutur Achmad.
Achmad juga membandingkan di daerah lain banyak kegiatan Dewan dibiayai oleh APBD lebih dari dua persen dari jumlah APBD secara keseluruhan.
"Sementara di daerah lain itu sampai dua persen dari APBD anggaran untuk Dewan, kita (DPRD DKI) sangat kecil," ujar dia.
Achmad mengatakan pendapatan anggota Dewan bisa berkurang apabila rancangan anggaran Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2021 yang banyak berisi kegiatan Dewan tidak disetujui.
Menurut dia, kegiatan Dewan yang bersentuhan dengan masyarakat bisa menghabiskan banyak uang seperti menyewa peralatan dan konsumsi masyarakat yang hadir, dan memang harus memiliki anggarannya tersendiri.
"Duit untuk tenda, kursi untuk transport, snack (kudapan) itu, (anggaran kegiatan) untuk Dewan tidak ada, tekor bisa-bisa saya itu," kata dia sebagaimana dikutip Kompas.com, Kamis (3/12/2020).
Achmad mengatakan itulah sebabnya Fraksi Demokrat mendukung adanya kebijakan anggaran RKT 2021 yang nilainya mencapai Rp 888 miliar tersebut.
Menurut Achmad, kegiatan-kegiatan yang tertulis jelas untuk menyerap aspirasi masyarkat seperti melakukan kunjungan kerja, sosialisasi peraturan daerah dan lainnya.
"Kalau tidak ada tambahan kegiatan dengan masyarakat, anggota dewan tekor betul itu," kata dia.
