• Selasa, 25 Januari 2022

Diskusi Publik LBH: Adakah Hak Berkota Warga Sudah Dijamin?

- Sabtu, 11 Februari 2017 | 03:12 WIB
images_berita_Jan17_IMG_20170211_091437
images_berita_Jan17_IMG_20170211_091437

17.000 nelayan akan mengalami krisis ekologi sosial akibat dari reklamasi.

Reklamasi dan NICD merupakan program prokapital.

Bila reklamasi dilaksanakan akan berdampak pada krisis pangan produk-produk laut.

Tanah yang sudah dikuasai oleh penduduk lebih dari 20 tahun maka tanah itu menjadi tanah milik masyarakat.

Pada masa pemerintahan saat ini ditinjau dari kasus-kasus reklamasi, Bukit Duri, dan Bidaracina, adanya pengabaian peraturan perundang-undangan dan pengadilan.

Pemerintah Daerah mengabaikan amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945 yaitu menegakkan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

Pengabaian asas partispasi warga merupakan bentuk pelanggaran Konstitusi NKRI 1945.

Selama ini pemerintahan dilaksanakan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penataan kota-kota di beberapa wilayah Jakarta dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip good governance yaitu: asas legalitas; perlindungan hak-hak asasi warga; asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Minimnya pengembangan sosial dan ekonomi warga miskin di Jakarta.

Halaman:

Editor: Kit Rose

Terkini

X