• Jumat, 7 Oktober 2022

Proyek Irigasi BBWS Sumatera VIII Terkesan Mubazir, Uang Negara Boros Ratusan Miliar!

- Kamis, 19 Agustus 2021 | 21:38 WIB
download (4)
download (4)


Palembang, Klikanggaran.com - Adanya pembangunan irigasi yang belum memperhatikan ketersediaan lahan persawahan sehingga belum mendukung peningkatan kedaulatan pangan sesuai RPJMN 2015-2019, sebab Pemerintah menargetkan peningkatan kedaulatan pangan yang diwujudkan dengan naiknya produksi pertanian bahan pangan dalam negeri seperti padi, jagung dan kedelai.


Salah satu sasaran RPJMN 2015-2019 di bidang infrastruktur adalah menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional, dengan meningkatnya kinerja pengelolaan irigasi dengan indikator terbangunnya satu juta hektar lahan sawah beririgasi. Untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, Renstra 2015-2019 Ditjen SDA menargetkan pembangunan/peningkatan irigasi baru seluas satu juta hektar.


Sesuai fungsinya, irigasi sangat diperlukan untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian, Untuk mendukung pembangunan irigasi tersebut, Ditjen SDA telah menerbitkan kebijakan dalam bentuk Standar Perencanaan Irigasi Tahun 2013 yang didalamnya mensyaratkan adanya studi identifikasi untuk mengevaluasi layak tidaknya suatu rencana proyek.


Rencana proyek memuat evaluasi tujuan pengembangan proyek pada beberapa aspek, salah satunya aspek terkait lahan persawahan dan petani termasuk didalamnya evaluasi atas ketersediaan dan keterlibatan petaninya.


Akan tetapi, berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengungkapkan hasil pengujian secara uji petik pada tiga Balai Sungai mengenai adanya pembangunan/peningkatan irigasi yang sebagian besar area layanannya bukan lahan persawahan atau bukan pertanian tanaman pangan sesuai sasaran dalam RPJMN 2015-2019.


Dengan adanya 3 uji petik pembangun irigasi tersebut oleh BPK, merekomendasikan Menteri PUPR untuk menginstruksikan Dirjen SDA agar memerintahkan Direktur Irwa untuk menginventarisasi pembangunan layanan jaringan irigasi dengan memperhatikan ketersediaan lahan persawahan dan kesiapan petani di daerah layanan jaringan dan menyusun roadmap rencana aksi percepatan pemanfaatan jaringan irigasi dan membuat suatu perjanjian/kesepakatan kerjasama untuk mendorong segera dilakukan cetak sawah pada lahan yang telah tersedia jaringan irigasinya dengan berkoordinasi bersama instansi terkait dan perkumpulan petani atau masyarakat sekitar lokasi pembangunan.


Adapun tiga irigasi tersebut yaitu salah satunya Pembangunan D.I. Lematang (3.000 Hektar) Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2015.


Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII melaksanakan Pembangunan D.I. Lematang (3.000 hektar) di Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan yang direncanakan selesai pada Tahun 2018. Sampai Tahun 2018, nilai pekerjaan yang telah direalisasikan untuk pembangunan jaringan primer dan sekunder sebesar Rp203.497.353.000,00.


Sesuai Laporan Akhir Review Desain Tahun 2014, diketahui bahwa penggunaan lahan pada daerah yang akan dilayani jaringan irigasi adalah Kecamatan Dempo Tengah. Sebagian besar peruntukan lahan pada Kecamatan Dempo Tengah tersebut adalah untuk kebun kopi, kebun campuran, semak belukar, dan lahan kosong.

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X