Sementara itu, Kuasa Hukum Korban, Afri Kurniawan, S.H menjelaskan, tidak akan jadi masalah jika pendamping siap mengembalikan hak warga, sebab memang menjadi kewajibannya. Namun, proses hukum terkait tindak pidana korupsi (tipikor) harus tetap diproses.
"Itu kan yang diambil bukan uang pribadi, melainkan bansos dari kementerian sosial yang uangnya berasal dari APBN. Itu yang harus diproses. Sebab, jika setelah mengembalikan berpikir bahwa masalah ini selesai, tentu tidak. Sebab, penyidik pasti paham bahwa ranah penyelewengan dana bansos ini merupakan tindak pidana korupsi," pungkas Afri. (*)
