JAKARTA, Klikanggaran.com —Agung Ilmu Mangkunegara adalah Bupati Lampung Utara yang terkena operasi tangkap tangan oleh Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi Minggu (6/10) malam.
Ternyata, Agung merupakan kader Partai Nasional Demokrat (Naasdem) pimpinan Ketua Umum Surya Paloh.
Terkait dengan tertangkapnya Agung, Johnny G. Plate, Sekretaris Jenderal Nasional Demokrat (Nasdem), mengatakan bahwa prihatin dengan kejadian tersebut.
Dia sendiri telah mendapat kabar yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari partai.
Johnny mengaku Nasdem telah melakukan seleksi ketat atas kader yang ingin menjadi kepala daerah.
“Usaha pencegahan korupsi itu sudah kami lakukan berlapis-lapis mulai dari secara konsisten menerapkan politik tanpa mahar. Itu dengan tujuan agar beban financial bagi calon calon pejabat eksekutif maupun pejabat di legislatif itu semakin ringan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagaimana dikutip Bisnis.com, pada Senin (7/10/2019).
Johnny menjelaskan bahwa mereka juga telah disaring ketat seperti membuat pernyataan di atas materai. Para calon tidak boleh melakukan tiga tindak pidana, seperti korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.
“Tiga ini sudah kita lakukan berlapis lapis. Yang menjadi persoalan, setelah kita lakukan ini secara konsisten secara serius masih terjadi OTT [operasi tangkap tangan]. Ada apa? Mengapa itu terjadi,” jelasnya.
Johnny menyimpulkan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi juga oleh partai itu sendiri. Nasdem diakuinya siap bekerja sama.
Sementara itu, Nasdem belum memutuskan bakal memberi bantuan hukum kepada Agung. Akan tetapi hukum harus ditegakkan.
“Kami berkomunikasi saja belum dengan yang bersangkutan. Jadi kami belum tahu sama sekali,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan bahwa tim menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan transaksi suap yang melibatkan kepala daerah.
Dalam OTT, tim KPK sejauh ini telah mengamankan total empat orang sejak sore hingga malam yang terdiri dari bupati, 2 Kepala Dinas dan 1 orang perantara.
“[Transaksi] diduga terkait proyek di Dinas PU atau Koperindag di Kabupaten Lampung Utara,” katanya, Minggu malam.
