Jakarta, Klikanggaran.com - Dukungan yang diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi terhadap KPK untuk terlibat, atau mengawasi dana PON Jabar tahun 2016 telah mengundang komentar dari CBA. Uchok Sky Khadafi sebagai Direktur Center for Budget Analysis (CBA) mengatakan, daripada enaknya saja menyuruh KPK untuk mengawasi dana PON Jabar, menurutnya akan lebih baik KPK mengawasi anggaran Asian Games XVIII 2018 di Kemenpora.
“KPK jangan terkecoh dengan pernyataan Menpora, Imam Nahrawi. Pernyataan beliau hanya sekedar cari simpatik atau sensasi buat diri sendiri. Dan, hal ini juga hanya sebuah cara untuk mengalihkan isu semata agar, misalnya, dana Asian Games XVIII tahun 2018 yang sudah dilelang tidak jadi fokus penyidikan KPK. Padahal ada potensi kerugian negara sebesar Rp 8.6 miliar di sana,” cetus Uchok saat memberikan penjelasan mengenai hal tersebut di Jakarta, Selasa (27/09/2016).
Uchok sangat menyesalkan adanya fakta, Asian Games XVIII 2018 yang belum dilaksanakan, bahkan masih jauh hari dan tahun pelaksanaannya, tapi sudah berpotensi adanya kebocoran anggaran yang sangat besar.
“Jangankan anggaran Asean Games bisa bocor, anggaran untuk fasilitas alat peraga olahraga juga diembat. Potensi kebocorannya minimal sebesar Rp 21.4 miliar. Dasar, memang serakah di Kemenpora ini. Tidak kapok kapok "mengembat". Selalu punya potensi kebocoran uang negara yang juga selalu, besar sekali,” ungkap Uchok dengan kesal.
Selanjutnya Uchok menyajikan sebuah paparan data yang berisi tentang adanya modus-modus dan potensi kebocoran anggaran Asian Games XVIII 2018. Dimana pada tahun 2015, ada dua item pelelangan untuk program Asian Games XVIII 2018 dengan total anggaran sebesar Rp. 36.720.832.500. Potensi kerugian negara di sini sebesar Rp. 8.694.816.900 dengan proyek pertama sebagai berikut:
Lelang "Launching Logo, Maskot, dan Pictogram Asian Games XVIII 2018 dengan HPS (Harga Prakiraan Sementara) sebesar Rp. 7.497.726.500 yang digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2015.
Perusahaan pemenang pada lelang ini adalah PT. Nuansa Surya Bhakti beralamat di Gedung Artha Graha lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52 - 53 Kebayoran Baru, Jakarta selatan. Dengan harga penawaran sebesar Rp. 6.856.811.500. Harga penawaran pemenang lelang ini dinilai oleh Uchok terlalu tinggi dan mahal, sehingga ada potensi kerugian negara minimal sebesar Rp. 173.442.500.
“Perusahaan yang harga penawarannya rendah dan murah seperti PT. Puspa Artha Gemilang sebesar Rp. 6.683.369.000 diabaikan begitu saja,” ungkapnya.
Data selanjutnya menunjukkan tentang proyek kedua pada tahun 2015, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan lelang "Optimalisasi Promosi Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018" dengan HPS sebesar Rp. 29.223.106.000.
Pada proyek kedua ini pemenang lelang adalah PT. Lima Karsa Kreasi Tama yang beralamat di Ruko 357 Jalan Dewi sartika No. 357 Blok D, Cawang, Kramatjati, Jakarta Timur, dengan harga penawaran sebesar Rp. 28.500.670.000.
Hal yang membuat Uchok semakin geram adalah, pada proyek kedua ini pun harga penawaran pemenang lelang dinilainya juga terlalu tinggi dan mahal. Sehingga, lagi-lagi ditemukan adanya potensi kerugian negara minimalnya sebesar Rp. 8.521.374.400. Sementara perusahaan yang harga penawarannya rendah dan murah, seperti PT. Mediatama Cipta Citra sebesar Rp. 19.979.295.600 juga mengalami hal sama, diabaikan begitu saja.
Tak dapat dielakkan lagi. Melihat gambaran di atas, tentu saja Uchok atas nama Center for Budget Analysis (CBA) menuntut tindakan tegas dan nyata dari KPK, agar segera membuka penyelidikan dan penyidikan atas dua proyek Asian Games XVIII 2018 ini.
“Kalau KPK tidak menyelidiki kasus ini, peserta negara-negara Asian Games bisa-bisa menertawai bangsa ini. Indonesia bisa dibuat malu. Masa, Asian Games masih lama dilaksanakan, kok potensi kebocoran anggarannya sudah ada. Besar banget, lagi. Makanya KPK harus mengambil langkah-langkah seperti melakukan pemanggilan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk segera diperiksa,” pungkasnya sambil menahan kesal.
