(KLIKANGGARAN) — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk hadir jika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan keterangan soal dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) itu tengah menjadi perhatian publik, bukan hanya karena menumpuknya utang hingga Rp116 triliun, tetapi juga karena muncul dugaan adanya penggelembungan anggaran.
“Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya suruh laporan, ngapain? Buang-buang waktu,” ujar Mahfud kepada wartawan di Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).
Mark Up Whoosh Sudah Ramai Sebelum Pernyataan Mahfud
Mahfud menegaskan bahwa isu dugaan mark up proyek Whoosh sudah ramai dibicarakan publik bahkan sebelum dirinya menyampaikan pendapat.
“Yang saya laporkan tuh KPK sudah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong, udah ramai duluan kan. Saya ngomong karena sudah ramai aja,” ungkap mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu.
Ia juga menilai pihak yang lebih dulu mengangkat isu tersebut seharusnya menjadi fokus penyelidikan lembaga antirasuah.
“Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, kan banyak banget yang punya data dan pelaku. Saya kan pencatat aja,” tambah Mahfud.
Dukung Langkah Negosiasi Utang dengan China
Terkait langkah pemerintah untuk bernegosiasi dengan pihak China mengenai pembayaran utang proyek Whoosh, Mahfud menyatakan dukungannya.
“Memang harus dinegosiasikan. Mau apa kalau sudah begini, nggak bisa bayar, nggak punya uang ya negosiasikan. Jalannya tuh dinegosiasi, silakan aja,” ujarnya.