Mahfud menilai perbedaan angka tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui aliran dana yang menyebabkan lonjakan biaya.
Dukung Menkeu Purbaya, tapi Ingatkan Risiko
Dalam video yang sama, Mahfud juga menyatakan dukungannya terhadap keputusan Menkeu Purbaya yang menolak menggunakan dana APBN untuk melunasi utang proyek Whoosh.
“Saya anggap kebijakan ini bagus demi rakyat, tapi juga harus diingat akibatnya berbahaya buat rakyat,” kata mantan Menko Polhukam itu.
Mahfud mengingatkan, jika terjadi gagal bayar, pihak China bisa menuntut kompensasi dalam bentuk aset strategis.
“Misal kita gagal bayar, kan berarti China harus ngambil api nggak mungkin ngambil barang di tengah kota, pasti minta kompensasi ke samping. Misalnya Natuna Utara,” ujarnya.
“Ini bisa minta Natuna Utara yang sedang konflik, ada konflik kan terus bisa merambah ke kita, masuk ke kita dan Natuna Utara yang tidak masuk konflik, membangun pangkalan selama 80 tahun, ini mau diapakan?” terangnya.
“Jadi, Pak Purbaya didukung rakyat tidak bayar Whoosh dengan APBN, kemudian carikan jalan keluar agar tidak disita tapi, selesaikan masalah secara hukum,” tambah Mahfud.
Menkeu Purbaya Tegas Tolak Pakai APBN
Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa proyek KCJB dikelola oleh Danantara dan tidak boleh membebani APBN.
“Ini KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri,” ujar Purbaya dalam media gathering di Bogor, 10 Oktober 2025.
“(Danantara) Sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Seharusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak ya semua ke kita lagi termasuk devidennya,” imbuhnya.
Ia menegaskan pentingnya pemisahan antara urusan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan proyek besar.