• Sabtu, 27 November 2021

Isu Lowongan Guru PNS Tahun 2022 Tak Dibuka, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni : Kemendikbud Harus Beri Penjelasan

- Senin, 23 Agustus 2021 | 14:07 WIB
IMG-20210211-WA0032
IMG-20210211-WA0032


Jakarta, www.klikanggaran.com - Kabar tidak adanya slot CPNS untuk pengajar/guru dalam seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022 membuat resah para guru honorer di Tanah Air. Indikasi ini semakin kuat dari pengakuan Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan dokumen surat terkait pengadaan ASN 2022 dari sejumlah daerah memiliki isi serupa yakni mengumumkan dan memerintahkan kepada jajaran Pemda setempat bahwa pengadaan ASN pada 2022 hanya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saja tidak ada PNS.


Satriwan menyebut surat-surat yang didapat itu berasal dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, BKPSDM Kab. Rokan Hilir, dan Sekretariat Daerah Kab. Muara Enim. Semua surat ini mengacu pada Surat Menpan dan RB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021.


"Poin surat ini (Menpan dan RB) adalah pemerintah kembali tidak akan membuka lowongan guru PNS pada 2022. Ini membuat para guru dan calon guru kecewa berat," ujar Satriwan dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021).


Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek) segera memberikan penjelasan sehingga kabar tersebut tidak menjadi isu liar sebab ini akan menjadi isu yang sensitif.


“Kemendikbud harus segera membuat penjelasan kepada masyarakat, jangan sampai ini menjadi isu liar karena sangat sensitif.”


Lebih lanjut, tahun lalu isu ini beredar kencang di mana Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan format terbaik ASN untuk guru adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).


Pernyataan BKN ini kemudian menimbulkan gelombang protes dari para guru. Kemendikbud kemudian mengklarifikasi jika penutupan slot CPNS untuk guru hanya untuk tahun anggaran 2021 karena adanya seleksi pengangkatan sejuta guru honorer menjadi PPPK.


Masih dalam kesempatan yang sama, Senator asal Dapil Provinsi DKI Jakarta ini mengungkapkan bahwa isu sensitif ini tidak hanya sekadar mengganggu kegelisahan para guru honorer, namun juga membuat turunnya minat bagi generasi-generasi penerus bangsa.


“Selain mengganggu kegelisahan para guru honorer, ini akan berdampak terhadap generasi kedepan yang akan berkiprah di dunia Pendidikan. Jangan sampai ini menjadi penurunan trend di Indonesia, padahal Pendidikan menjadi pondasi utama bagi keutuhan bangsa.

Halaman:

Editor: Robiatul Adawiyah

Tags

Terkini

Geram! Jokowi Klaim Pernah Tegur Keras Dirut Pertamina

Senin, 22 November 2021 | 12:44 WIB

Di Mata KPK, Kemensos Adalah Kementerian yang Strategis

Selasa, 16 November 2021 | 20:03 WIB

Fatwa MUI: Perdagangan Kripto Adalah Haram

Jumat, 12 November 2021 | 16:47 WIB
X