• Minggu, 5 Desember 2021

Satgas COVID-19 Terbitkan Aturan Soal Tempat Karantina, Isolasi, dan Kewajiban RT-PCR bagi WNI Pelaku Perjalanan Internasional

- Rabu, 10 Februari 2021 | 08:06 WIB
download
download


Jakarta, klikanggaran.com -- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tempat Karantina, Isolasi, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Pelaku Perjalanan Internasional pada tanggal 9 Februari 2021.


Penerbitan keputusan ini didasari pertimbangan bahwa Keputusan Ketua Satgas COVID-19 Nomor 6/2021 tentang Kriteria Hotel dan Kewajiban RT-PCR Bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penanganan COVID-19 sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru.


Melalui SK ini, Ketua Satgas COVID-19 memutuskan enam hal, sebagai berikut:


KESATU, Menetapkan tempat isolasi/karantina WNI Pelaku Perjalanan Internasional di Wisma Pademangan yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan pengamanan.


KEDUA, Dalam hal hunian Wisma Pademangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penuh, tempat isolasi/karantina dilaksanakan di hotel bintang 2 (dua) dan bintang 3 (tiga) yang telah ditentukan dengan pelayanan setara Wisma Pademangan.


KETIGA, Pembiayaan tempat isolasi/karantina dan tes RT-PCR bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan hanya khusus diperuntukan bagi WNI Perjalanan Internasional dengan kriteria sebagai berikut:
a. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 14 hari di Indonesia;
b. Pelajar/mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri; atau
c. Pegawai Pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri dengan biaya dari negara.


KEEMPAT, Mekanisme pembayaran tempat isolasi/karantina dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah melalui proses verifikasi/review oleh BPKP.


KELIMA, Keputusan ini mencabut Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kriteria Hotel dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri.


“Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.” Demikian bunyi ketentuan penutup SK pada DIKTUM KEENAM.

Halaman:

Editor: dedy dj

Tags

Terkini

Oleh-oleh Kunjungan Yaqut Cholil Qoumas ke Arab Saudi

Senin, 29 November 2021 | 13:41 WIB

Geram! Jokowi Klaim Pernah Tegur Keras Dirut Pertamina

Senin, 22 November 2021 | 12:44 WIB

Di Mata KPK, Kemensos Adalah Kementerian yang Strategis

Selasa, 16 November 2021 | 20:03 WIB

Fatwa MUI: Perdagangan Kripto Adalah Haram

Jumat, 12 November 2021 | 16:47 WIB
X