Jakarta,Klikanggaran.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mempertanyakan fungsi para menteri kabinet selaku pembantu Presiden Joko Widodo, lantaran pemerintah masih menyewa jasa swasta dalam hal ini influencer.
Ia juga menilai, besarnya anggaran belanja pemerintah pusat pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk influencer sebesar Rp90,45 miliar dinilai tidak rasional.
"Anggaran influencer ini sulit diterima akal sehat, mengingat pemerintah seharusnya tidak memerlukan jasa influencer sebagaimana sektor swasta," ujar Dedi Kurnia Syah melalui keterangan persnya, Sabtu (22-8).
"Reputasi yang dibangun berbasis kinerja sangat cukup melibatkan para menteri dan juru bicara," sambungnya.
Lagi pula, menurut dosen Universitas Telkom ini, jika pemerintah menggelontorkan duit negara untuk para influencer saat masih ada para menteri di kabinet. Ini justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin terdegradasi.
"Dibanding menghimpun influencer, terlebih dalam kondisi sekarang, publik sedikit banyak telah mengenali integritas influencer," ucapnya.
Sebaiknya, kata dia, anggaran puluhan miliar untuk para influencer itu dialokasikan untuk keperluan negara yang lebih produktif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
"Dan kenyataan ini menandai gagalnya komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kinerja, tentu disayangkan mengingat anggaran sebesar itu semestinya dapat dialihkan pada sektor produktif," jelasnya.
Dari data yang diungkap ICW, aktivitas yang melibatkan influencer baru muncul pada 2017 dan terus berkembang hingga 2020 dengan total pengadaan sebanyak 40 paket sejak 2017-2020. Secara umum pemerintah telah menghabiskan anggaran senilai total Rp1,29 triliun untuk aktivitas digital sejak 2014, termasuk di dalamnya Rp90,45 miliar yang digunakan untuk pengadaan influencer.
