Jakarta,Klikanggaran.com - Menyimak polemik pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN yang dikritisi oleh kader Partai Politik (Parpol) dan relawan pendukung Presiden belakangan ini, inisiator Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman, menilai makin tidak menarik dan kontra produktif bagi kelangsungan bisnis BUMN ditengah menghadapi hantaman Covid-19.
"Adapun hal yang dikritisi antara lain soal penunjukan sosok senior profesional, milenial, diaspora, perwira TNI/Polri, politikus profesional dan relawan profesional untuk menduduki jabatan strategis di BUMN yang ramai diributkan sangat subyektif dan tendensius," ujar Arief Rachman melalui keterangan persnya, Jumat (26-6).
Ia juga menilai, bahwa penolakan terhadap sosok yang mengisi jabatan strategis tersebut harus dilatarbelakangi dengan parameter berbasis profesionalisme dan juga obyektif, bukan asal tolak dan wacana yang abstrak apalagi membawa agenda tertentu.
"Penunjukan figur-figur untuk menjadi Direksi atau Komisaris oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, sudah melewati tahapan dan ketentuan yang diatur oleh UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN. Maka harus dilihat secara jernih dan demi kemaslahatan serta menyelamatkan BUMN," tegasnya.
Menurutnya, hampir sebagian besar BUMN mengalami cobaan berat karena wabah Covid-19. Maka perlu dipikirkan bersama agar BUMN kembali pulih dan mampu mengembangkan bisnisnya kedepan.
"Hentikanlah perdebat yang makin memperkeruh suasana dan iklim bisnis BUMN. Bersikap gentle dan singkirkan semua kepentingan agar BUMN dapat berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.
"Saat ini adalah waktunya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya dibandingkan kepentingan kelompok dan golongan," sambungnya.
