Jakarta,Klikanggaran.com - Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina, mempertanyakan anggaran pembangunan tol dan sirkuit MotoGP yang dinilai menyakiti hati rakyat. Dia juga mendesak pemerintah menunda penggunaan anggaran APBN melalui suntikan dana kepada BUMN yang akan digunakan untuk pembangunan tol dan Sirkuit MotoGP di Mandalika.
Menurutnya, anggaran yang akan dikeluarkan akan sangat besar, namun tidak terkait dengan penanganan wabah Covid-19 dan penyelamatan usaha rakyat kecil yang terpuruk akibat pandemi.
"Saya sangat mendukung BUMN agar bertahan di masa pandemi ini, namun mekanismenya harus baik dan berorientasi kerakyatan," kata Nevi melalui keterangan persnya.
Program pembayaran utang kepada kepada BUMN agar cashflow-nya menjadi segar untuk menjalankan usaha.
"Rencana pemberian suntikan dana untuk pembangunan tol dan Sirkuit MotoGP Mandalika bukan kebijakan yang tepat. Sense of crisis pada langkah kebijakan ini terlihat sangat rendah," ucapnya.
Dia juga menyatakan beban APBN tahun 2020 ini sangat berat dengan defisit berjalan juga sangat besar.
"Hingga April 2020 defisit APBN sebesar Rp 74,5 triliun, setara dengan 0,44 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," ucapnya.
Nevi bilang suntikan dana untuk beberapa BUMN belum diperlukan dalam masa pandemi ini.
Salah satu contoh adalah BUMN Hutama Karya yang menerima Rp7,5 triliun untuk pembangunan tol Trans Sumatera, atau Rp500 miliar yang diberikan kepada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dalam pengembangan Mandalika di Lombok.
"Pemerintah harus bisa membedakan dan memilih prioritas program yang paling dibutuhkan rakyat saat ini.Percuma bangun tol dan sirkuit motor tapi rakyat kelaparan dan terpapar Covid-19, sehingga tak bisa menikmati pembangunan.Lalu pertanyaannya, pembangunan tol dan sirkuit itu untuk siapa? Mengapa harus segera?", tanya Legislator Sumatera Barat II ini.
