Jakarta,Klikanggaran.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, kembali menyinggung tentang pencairan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang. Pemerintah Daerah diminta untuk mencairkan NPHD sebelum tahapan awal pada 15 Juni 2020.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri melalui Video Conference yang dipimpin Menko Polhukam, Mahfud MD, Senin (8-6). Salah satu yang dibahas adalah persiapan Pilkada Serentak Tanggal 9 Desember 2020.
“Kami harap sebelum tanggal 15, KPUD dan Bawaslu memiliki anggaran untuk melaksanakan tahapan lanjutan yang akan dimulai tanggal 15 Juni sambil untuk penambahan anggaran-anggaran yang lain dimintakan kepada APBD melalui addendum NPHD,” kata Mendagri, melalui siaran pers.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito juga memaparkan realisasi anggaran masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menggenjot realisasi tersebut lewat NPHD yang telah disepakati.
Tito melanjutkan, realisasi anggaran dari tiap-tiap daerah rata-rata sudah mencapai 41 persen. Dalam rapat minggu lalu dengan 270 kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada, Kemendagri sudah menyampaikan bahwa sebelum tanggal 15 Juni setiap daerah segera untuk mencairkan anggaran sesuai dengan NPHD.
Melalui Ditjen Keuangan Daerah, pihaknya telah melakukan pengecekan untuk memastikan setia daerah memiliki ruang fiskal yang cukup terkait penambahan anggaran untuk protokol kesehatan, di luar NPHD.
“Sebanyak 129 daerah sudah melaporkan masalah keuangannya, 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk membiayai dari APBD nya, mampu membiayai tambahan KPUD maupun Bawaslu Daerah masing-masing, kemudian 72 daerah yang ruang fiskalnya memang sulit itu meminta bantuan dari APBD, ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan,” jelas Tito.
