Jakarta,Klikanggaran.com - Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2020 ini mendapatkan kado istimewa dari pemerintah yang dipimpin Joko Widodo. Duit puluhan miliar digelontorkan kepada Firli Bahuri dan pejabat KPK, untuk asuransi kesehatan dan jiwa.
"Asuransi kesehatan dan jiwa KPK di tahun 2020 memang bombastis, totalnya sebesar Rp51.242.001.000. Nampaknya dengan kado yang diberikan Joko Widodo dan DPR ini cukup membuat KPK terbuai dan pada akhirnya lemah alias melempem. Entah memang ada niat atau tidak dari Joko Widodo, kita bisa melihat kondisi KPK yang menyedihkan saat ini," ujar Jajang pada Klikanggaran.com, Minggu (19-1).
Menurut Jajang, kado Jokowi untuk jajaran pejabat KPK sampai Rp51 miliar ini terasa mubazir. Ia menilai karena kinerja KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri terlihat melempem, bahkan terkesan tidak lagi bertaji dan KPK menjadi ayam sayur buat pemerintahan Joko Widodo.
"Integritas KPK memasuki tahun 2020 seperti tenggelam ke dasar rawa, keganasan KPK selama ini tidak lagi terlihat, terbukti dengan kasus yang melibatkan oknum PDI Perjuangan. KPK seperti tidak berdaya bahkan tidak berani melakukan penggeledahan di Kantor PDIP padahal penting demi penyelidikan," kata dia.
Jajang juga menjelaskan, pimpinan KPK Firli Bahuri malah seperti pejabat biasa yang bisa seenaknya ditekan oleh oknum elite. Seperti yang baru-baru ini terjadi Pimpinan KPK malah harus repot memenuhi panggilan menteri Luhut. Hal ini jelas menunjukan Marwah KPK semakin tenggelam di hadapan elite politik.
"Berdasarkan kondisi ini, CBA merasa prihatin atas kondisi KPK yang sudah tidak lagi bertaji dan kehilangan marwah, namun masih dimanjakan oleh Joko Widodo. Seharusnya kondisi KPK saat ini harus bangkit melawan para koruptor yang ada di Pemerintahan Jokowi," tuturnya.
Lebih lanjut, kata Jajang, yang berharap KPK untuk segera bangkit, jangan mau terus-menerus dijadikan seperti ayam [yang jelas punya sayap tapi malah merangkak bukannya terbang].
"Lekas bangkit KPK, buat gebrakan baru, misalnya melanjutkan pemanggilan paksa kepada wakil ketua DPR, Muhaimin Iskandar, atas kasusnya yang selama ini terbengkalai," tandasnya.
Sebelumnya, mengenai asuransi dan jiwa KPK tahun 2020 mencapai puluhan milyar, Klikanggaran telah menghubungi Kepala Biro Humas KPK, Febry Diansyah, untuk menjelaskan hal tersebut, namun ia tidak memberikan pendapat sedikitpun, alias bungkam.
