Jakarta,Klikanggaran.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme pemilihan DPRD memiliki sejumlah masalah, yakni dua di antaranya adalah tingginya politik transaksional dan terbatasnya kesempatan bagi calon berstatus petahana.
"Pilkada lewat DPRD juga ada masalah. Transaksional, terus bagaimana memberikan kesempatan kepada calon petahana supaya bisa maju tanpa lewat partai politik," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28-11).
BACA JUGA: RP3KP Harapkan Kota Lubuklinggau Menjadi Kawasan Perumahan Dinamis
Tito menilai ada beberapa pilkada langsung melahirkan sosok pemimpin yang baik.
"Saya enggak mau sebut (sosok pemimpin), nanti dibilang memuji-muji orang tertentu," sambungya.
Dijelaskan Tito, yang menyatakan bahwa dirinya tak pernah menggiring agar pilkada kembali dilakukan melalui mekanisme pemilihan DPRD. Ia mengaku hanya menyampaikan pengalaman empirik dan dampak negatif dari penyelenggaraan pilkada secara langsung.
BACA JUGA: Stafsus Tersandung Dugaan Kasus Penipuan, Ma’ruf: Sudah Ada Klarifikasi
Sebagai Mendagri, Tito juga mengaku memiliki sebuah tanggung jawab moral untuk mengurangi dampak negatif dari sebuah sistem penyelenggaraan pilkada. Menurutnya, hasil kajian akademik yang akan dilakukan pihaknya nantinya akan menentukan sistem pilkada terbaik yang akan diterapkan di masa mendatang.
BACA JUGA: Rp1,2 Milyar Sisa Dana PKH Kemensos Tidak Dapat Dijelaskan, Ada Apa?
"Sistem yang mana yang mau dipilih, silakan, biarkan kajian akademiknya yang menentukan," tutur Tito.
