JAKARTA, Klikanggaran.com—Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan besaran anggaran kesehatan yang mencapai Rp132 triliun. Namun, disayangkan sekalipun anggarannya besar, tetapi tidak fokus. Sebab itu, Jokowi menginginkan pemusatan anggaran kesehatan dengan nilai total Rp132 triliun dilakukan dengan lebih baik.
Pemusatan anggaran kesehatan itu mencakup penanganan masalah kesehatan penting seperti pemenuhan kebutuhan gizi, kampanye pola hidup sehat, dan pencegahan penyakit.
Dalam rapat terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (31/10/2019), Jokowi mengatakan, "Seingat saya total Rp132.000 miliar. Biar kelihatan besar, Rp 132 triliun, gede banget. Tetapi biasanya di kementerian itu disebar ke semua. Nah ini tidak fokus.”
Jokowi ingin anggaran bidang kesehatan yang besar itu pemanfaatannya dikonsentrasikan pada urusan yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, penyediaan makanan tambahan bayi, kampanye pola hidup bersih dan sehat, hingga pencegahan penyakit.
"Tapi, ini bukan hanya tugas menkes saja, tapi ini juga tugas menteri pendidikan dan kebudayaan melalui kurikulum di pendidikan, juga di menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menteri sosial, dan kementerian lain," katanya.
Lebih jauh Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, yang dinilai penting karena menyangkut pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"SDM kalau kita belum bisa menyelesaikan dan merampungkan urusan ini akan sangat sulit karena ini akan berkaitan dengan kriminalitas dengan kenakalan remaja," ujar Jokowi.
Presiden lalu meminta kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam menjalankan program pendidikan etika, budi pekerti, pendidikan kebencanaan, pendidikan politik dan ideologi Pancasila.
Secara khusus ia memberikan tekanan pada pengembangan SDM yang siap bekerja, berwirausaha, dan berkarya.
"Sehingga harus dilakukan secara sinergis antara Kemendikbud dengan Kemenag yang juga dikoordinasikan dengan kedinasan di kementerian-kementerian sektoral."
