Jakarta, Klikanggaran.com (03-09-2019) - Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera, tepatnya di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada Senin malam (2/9). Dikabarkan KPK mengamankan tiga orang berinisial AY (Bupati), A, dan R. OTT tersebut sangat mempengaruhi kinerja KPK yang sedang diterpa polemik terkait penolakan Calon Pimpinan (Capim) KPK.
Taufik Gonda selaku pengamat kebijakan publik, mengapresiasi penuh kinerja KPK yang membuktikan kredibilitas lembaga negara tersebut. Pasalnya, di tengah-tengah polemik yang sedang bergejolak tentang Capim KPK, namun masih mampu menunjukkan kinerja secara profesional.
"Saya acungkan jempol terhadap kinerja KPK yang menunjukkan kapabilitas dan kualitas kinerjanya, sehingga membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Selama ini KPK terus dilanda isu miring yang terus menggerus kepercayaan masyarakat. Seperti KPK dituding publik berafiliasi terhadap politik serta dilanda isu penolakan Capim KPK. Namun, untuk saat ini sepertinya tidak demikian," ujar Taufik pada Klikanggaran.com, Selasa (3/9/2019).
Dijelaskan Taufik, lembaga negara independent tersebut jelas sekali menunjukkan taring kinerjanya secara kompeten. Di mana cikal bakal pergantian pimpinan, namun masih mengakhiri dengan kinerja yang cukup membanggakan.
"Seperti kita ketahui, sekitar seribu pegawai anggota KPK mengadakan petisi penolakan Capim, karena menilik rekam jejak buruk yang menghambat kinerja KPK dalam proses penegakan hukum. Meskipun demikian, polemik tersebut tak menyurutkan KPK tetap membuktikan kinerja yang alot dalam memberantas korupsi. Apalagi sudah sampai ke bumi Sriwijaya, jelas sekali ini prestasi dalam tutup buku kepemimpinan Agus Rahardjo," tutur Taufik.
Untuk itu, kata taufik, ini merupakan cermin bagi pimpinan mendatang serta mengingatkan agar bekerja secara profesional yang menjunjung tinggi marwah KPK.
"Kita hanya bisa berharap bagi pimpinan mendatang agar mengambil keputusan strategis, sehingga memimpin pelaksanaan tugas KPK secara kolegial dan menyiapkan kebijakan nasional, kebijakan umum tentang pemberantasan korupsi, serta membawa garansi perubahan yang sedemikian diharapkan masyarakat," pungkasnya.
