• Selasa, 18 Januari 2022

Integritas BPK dalam Menilai LK Pemerintah, Jangan Sampai Jual WTP

- Rabu, 28 Maret 2018 | 09:20 WIB
images_berita_2018_Mar_w17
images_berita_2018_Mar_w17

 

Jakarta, Kllikanggaran.com (28-03-2018) – Akhir-akhir ini hangat menjadi topik perbincangan publik, pemberian opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dan untuk tingkat daerah LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).

Pemberian opini BPK menjadi landasan dan atau tolak ukur kinerja pemerintah di masing-masing tingkatan baik pusat maupun daerah. Opini yang disalurkan dalam LKPP dan LKPD oleh BPK sebagai cerminan keberhasilan pemerintah yang bersih dan berprestasi secara administratif terkait pengolahan keuangan.

Salah satu asas mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK adalah asas keterbukaan dan atau transparansi pemerintah di masing-masing tingkatan dalam menyadurkan bukti transaksi seutuhnya, tanpa adanya manipulatif angka atau bukti pembayaran dan pembelian yang dibuat-buat.

WTP sebagai cermin kinerja, hal tersebut menjadi suatu yang diinginkan oleh pemerintah untuk mendapat opini WTP. Sayangnya hal tersebut “opini WTP” BPK menjadi objek jual beli pemerintah dengan BPK. Ini menjadikan main mata antar dua instansi tersebut ada unsur kongkalikong. Opini WTP yang diinginkan oleh pemerintah daerah terdapat masalah tentu menjadi nominal yang menggiurkan.

Tidak menutup kemungkinan opini WTP yang diberikan BPK dan dimuat LK (laporan keuangan) ini, hasil main mata antara pemerintah dan BPK. Meski sudah WTP masih saja ada beberapa kepala daerah yang terciduk dan atau terjerat kasus korupsi atas keuangan pemerintah daerah yang dikelolanya selama satu periode akuntansi.

Senada dengan itu, terdapat beberapa orang di BPK oleh pihak KPK dengan dilatarbelakangi oleh kasus main mata dan atau suap menyuap untuk memberikan opini WTP.

Seharusnya, kredibilitas BPK dalam proses pemeriksaan keuangan harus dijaga dan dijunjung tinggi dengan tidak dinodai oleh praktik-praktik suap antara pemerintah daerah dan BPK. Dengan fenomena ini, masyarakat mempertanyakan kredibilitas kinerja BPK, masyarakat harus percaya kepada siapa untuk memeriksa uang kami yang dikelola oleh pemerintah.

Menyuarakan keluhan publik, Koordinator Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (KAKIPUBLIK), Wahyudin Jali, meminta agar segera dilakukan pembenahan integritas BPK dalam pemberian opini terhadap LK agar kredibilitas dan mutu BPK tetap steril.

Halaman:

Editor: Kit Rose

Tags

Terkini

Nusantara Adalah Nama Ibu Kota Baru Indonesia

Senin, 17 Januari 2022 | 14:58 WIB

Sudah Tahu Daftar Hari Libur Tahun 2022?

Sabtu, 1 Januari 2022 | 16:35 WIB
X