0Jakarta, KlikAnggaran.com - Terkait pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, tentang niat pengunduran dirinya jika birokrasi bergerak lambat dalam merespon rencananya membuat peraturan menteri yang mendukung para nelayan, Susi menjelaskan mengenai visi misi Presiden dan pemerintah Indonesia untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.
Sesuai pesan Presiden dalam rapat paripurna setelah reshuffle yang kedua, Susi mengatakan bahwa aturan dan pengawasan terkait perikanan akan dibuat jelas di dalam Peraturan Menteri yang akan dia putuskan. Maka, dia berharap Peraturan Menteri yang akan dibuat dapat terealisasi secepatnya.
Selanjutnya Susi mengatakan bahwa para menteri di jajaran Kabinet Kerja hanyalah operator dari visi dan misi yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo.
“Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi presiden,” kata Susi dalam quote-nya kepada klikanggaran, Sabtu (6/8/2016).
Perikanan tangkap telah masuk ke dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) sejak 18 Mei 2016. Tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
“Nah, tentang perikanan tangkap PP Nomor 44 tahun 2016 sudah jelas. Perikanan tangkap masuk daftar tertutup. Presiden/pemerintah sudah memasukkan perikanan tangkap untuk negatif asing, dan pengolahan di sisi lain dibuka 100% untuk asing,” tutur Susi.
Jadi, kata Susi selanjutnya, kalau menteri berbeda dengan presiden itu tidak bisa dibenarkan. Prinsip Pak Presiden sudah sangat benar dan betul-betul keberpihakan kepada rakyat.
“Visi Presiden itu menjadikan Laut Indonesia sebagai masa depan Bangsa Indonesia, bukan masa depan bangsa lain,” tandas Susi.
Sementara itu dalam kesempatan lain, Direktur CERI, Yusri Usman, memberikan apresiasi atas sikap tegas Susi tersebut. Menurut Yusri, sudah benar itu sikap Bu Susi yang sangat peduli pada kemajuan dan kemaslahatan bangsa, termasuk mengangkat harkat martabat nelayan dan penduduk di wilayah pesisir supaya maju di bidang ekonomi dan sosial.
“Jadi aneh saja sikap Menko Kemaritiman berseberangan dengan sikap Menteri KKP yang merupakan kebijakan Presiden. Apa Pak Luhut sudah lupa kalau posisi jabatannya sekarang bukan di Menko Polhudkam lagi,” pungkas Yusri, dengan pesan tambahan, “Kalau semua menteri punya integritas seperti Bu Susi, rakyat punya harapan banyak, bisa memperbaiki taraf hidupnya. Kita bisa jadi bangsa yang besar dan disegani.”
(kr)
