Palembang, KlikAnggaran.Net- Kesepakatan yang dibuat antara BI-Kemenkeu dan AMRO adalah salah satu upaya untuk mengevaluasi dan menilai kondisi perekonomian negara, khususnya negara-negara ASEAN+3, ditambah Cina, Jepang, dan Korea Selatan.
AMRO atau ASEAN+3 Macroeconomic Research Office adalah nota kesepahaman antara pimpinan atau pemegang kebijakan tertinggi dalam bidang ekonomi di setiap negara di wilayah Asia Tenggara, ditambah tiga negara sebagai tambahan. Nota kesepahaman yang diteken di Frankfurt, Jerman beberapa hari lalu dihadiri oleh seluruh Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN.
Salah satu tugas lembaga ini adalah melakukan penelitian atau riset dan juga mengamati serta melakukan penilaian (surveilance) kondisi ekonomi masing-masing negara anggota. Hasil yang dirumuskan menjadi rekomendasi dan masukan bagi setiap negara.
Lembaga yang berpusat di Singapura ini juga mengatur nota kesepahaman tentang pengiriman wakil Indonesia baik untuk posisi strategis maupun salah satu staf peneliti AMRO. Pengaturannya melalui skema rotasi yang sudah disusun hingga bertahun-tahun ke depan.
Karena Indonesia diwakili melalui Kemenkeu dan BI, nantinya pemangku jabatan di AMRO bisa diambil dari dua instansi tersebut apakah sebagai peneliti atau pembuat kebijakan. Untuk biaya operasional AMRO ditanggung bersama setiap anggota. Untuk Indonesia, biaya operasional atau beban kontribusi itulah yang kini ditanggung bersama antara BI dan Kemenkeu.
