PALEMBANG, Klikanggaran.net - Chairul S Matdiah, Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat tentang penutupan lima jembatan timbangan yang selama ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Penimbangan Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sumatera selatan, mulai 3 Mei 2016 kini diambil alih oleh Pemerintah Pusat.
Menurut Cahirul, dirinya selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera selatan (Sumsel) secara kelembagaan dirinya mendukung kebijakan yang keluarkan oleh Pemerintah Pusat tersebut. Tapi, secara pribadi dirinya masih ragu untuk menyetujui dengan kebijakan penutupan lima jembatan timbang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Politisi Demokrat itu mengharapkan Pemerintah Pusat masih tetap bekerja sama dengan provinsi, agar jembatan timbang itu tetap berjalan seperti saat ini dan tetap dikelola oleh Unit Pelaksan Teknik Daerah, paling tidak Pemerintah yang berada di pusat bekerja sama dengan yang ada di provinsi.
"Pandangan saya sebaiknya dikelola oleh provinsi, paling tidak kerjasama lah dengan pimpinan pusat" kata Chairul, Rabu, (4/5). Namun, Chairul S Mardiah menambahkan, jika jembatan timbang itu tidak terkontrol dari setiap kendaraan yang melaju dan melebihi kapasitas muatan yang di angkut, maka dirinya pribadi sama sekaki tidak menyetujuinya. Namun, karena ini aturan kelembagaan yang harus dijalankan, sebagai pejabat publik dan wakil ketua DPRD Provinsi, Politisi Demokrat ini tetap memberikan dukungan atas kebijakan yang telah di keluarkan oleh Pemerintah pusat tersebut.
"Saya pribadi tidak menyetujui jika itu ditutup. Siapa yang akan mengontrol tonase muatan keluar masuk kendaraan siapa yang mengontrol, jika hal yang tidak di inginkan akan terjadi, siapa yang bertanggungjawab. Tapi sebagai pimpinan kalau sudah aturan harus dijalankan" pungkas Politisi Demokrat ini.
