Padang, Klikanggaran.com - Ironi, ketika lembaga pendidikan yang terus berjuang sejak prakemerdekaan hingga pascakemerdekaan pun, saat ini masih belum mendapat perhatian serius. Alih-alih argumen pemerintah hanya berkutat pada posisi pembinaan lembaga kependidikan yang masih berorientasi besar pada Kementerian Pendidikan, sedangkan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama masih belum diperhatikan. Suara gelisah tersebut dilontarkan oleh para civitas akademika IAIN Imam Bonjol Padang dan Kanwil Sumbar yang segera ditampung oleh Deding Ishak, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.
“Kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah belum menunjukkan keberpihakan pada lembaga pendidikan Islam. Aspek tata kelola (sarana-prasarana hingga manajemen SDM) masih belum memadai dan tidak optimal. Disparitas anggaran pun masih tinggi,” ujar Deding saat kunjungan ke Sumbar, Senin (31/10/2016).
Lebih rinci Deding menjelaskan bahwa anggaran lembaga pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama masih lebih sedikit dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Dikti. Dari data Kementerian Agama, alokasi anggaran pendidikan Islam dalam 5 tahun terakhir masih di kisaran angka 11 %. Minimnya anggaran akan berdampak pada pembangunan lembaga pendidikan Islam yang kurang optimal.
“Dampak dari minimnya anggaran tersebut, kebutuhan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lembaga pendidikan Islam tidak mencukupi,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Menurut Deding, saat ini Komisi VIII DPR telah membentuk Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam. Upaya tersebut merupakan kesadaran murni para anggota Komisi VIII DPR untuk menghargai perjuangan para pendiri lembaga pendidikan Islam untuk kemerdekaan RI.
“Ini adalah sebagai wujud tanggung jawab dan kesadaran peran strategis lembaga pendidikan Islam, mulai dari pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah, sampai perguruan tinggi. Sudah banyak pahlawan lahir dan tumbuh di lingkungan lembaga pendidikan Islam,” ungkapnya.
